Kejatisu Didemo BMPK Sumut, Tuntut Pengusutan Dugaan Korupsi APBN 7,6 Miliar

Medan, Sumatera Utara - Puluhan massa yang tergabung dalam lembaga Barisan Mahasiswa Pengawal Keadilan (BMPK) Sumut demo Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), di Jalan A.H Nasution, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Kamis (21/7/2022).

Adapun tuntutan aksi tersebut ialah menuntut pengusutan dugaan korupsi pengadaan di dua perusahaan bersumber dana APBN.  Hal itu dikatakan Kordinator Aksi, Ajie Lingga, kepda tvonenews.com. Ia jua menjelaskan dua perusahaan tersebut, yakni PT. Sarana Agro Nusantara yang dilaksanakan oleh PT. Ginsak Engginering dengan nomor SAN/DIR/SP/15/2019, diketahui sudah mengubah nama menjadi PT. Kharisma Pemasaran  Bersama Nusantara.

"Sebagai lembaga tinggi penegakan hukum, kami menuntut agar Kejatisu memeriksa dan menelusuri dugaan korupsi yang ada di PT Sarana Agro Nusantara pada pekerjaan pengadaan Boiler dengan kapasitas 6000 kg/h cangkang dengan anggaran 7.667.812.000 milliar," ujarnya.

Lanjutnya, BMPK Sumut menduga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunann kantor PT. Sarana Agro Nusantara.

"Kemudian kami juga menuntut pelaksanaan pembangunan eks PT Sarana Agro Nusantara dengan anggaran 1 milliar. Untuk itu kami meminta tegas agar Kejaksaan Tinggi Sumut memanggil dan memeriksa siapa saja yang terlibat," tegas Ajie.

Dari pantauan di lokasi, setelah berunjuk rasa dan melakukan orasi. Staf Penerangan Hukum (Penkum), Juliana Sinaga menerima perwakilan massa, Ia jelaskan kasus dugaan kotupsi dan penyelewangan dana yang dituduhkan mahasiswa sefang ditangani Polres Belawan.

Baca Juga

Efisiensi Energi, Setjen DPR Bakal Pangkas BBM Mobil Dinas hingga WFH Tiap Jumat

"Setelah kami cek dari pernyataan sikap kalian ini bahwasannya memang sudah masuk di Kejati Sumut. Tapi setelah ditelaah laporan ini sudah ditangani pihak kepolisian Polres Belawan, menghindari tumpang tindih silahkan adik-adik dan bapak-bapak supaya jelas datang ke Polres Belawan," kata Juliana.

Setelah mendapatkan penjelasan, kordinator aksi akhirnya membuat laporan resmi dugaan korupsi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. (Ayr/Aag)