Terungkap! Anggaran Persiapan PON 2024 di Sumut Nihil

Medan, Sumatera Utara – Aceh dan Sumatera Utara dipercayakan menggelar perhelatan terakbar Pekan Olah Raga Nasional (PON) ke-21 tahun 2024 mendatang, namun hingga saat ini Sumut belum melakukan persiapan apapun terkait sarana dan prasarana sebagai penunjang suksesnya even akbar skala nasional tersebut.

Hingga pertengahan tahun 2022, terungkap bahwa anggaran untuk persiapan PON di Sumut 2024 nihil.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sama sekali belum menggelontorkan dana untuk perhelatan PON yang seharusnya dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga setempat.

Bahkan APBN yang disebut-sebut senilai Rp2.1 triliun untuk pembangunan stadion utama yang akan menjadi tempat seremonial penutupan pesta olahraga itu juga belum mengucur.

“Untuk membuat master plan saja kita tidak punya uang. Sampai saat ini semua keperluan persiapan kami di internal Dispora Sumut  patungan mengeluarkan uang, jadi kami tetap bekerja,” ucap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  Sumut Ir Ardan Noor MM, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi E DPRD di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (6/7/2022) siang.

Kondisi ini, sebut Ardan kerap membuatnya stres mengingat jadwal PON tinggal satu setengah tahun lagi. “Persiapan apapun belum ada, makanya kami sangat bersyukur dipanggil DPRD agar semua persoalan ini terungkap, ini rapat sudah saya nanti-nantikan,” ucapnya.

Baca Juga

Tegang, Menteri Pariwisata Gelagapan saat Ditanya Soal Anggaran Pada Rapat DPR, Saleh Daulay: Biasa Kita Hadapi Begini

Dalam hal ini, sebutnya mereka juga sudah berupaya memperkecil semua rencana anggaran seperti pembuatan logo, jingle dan sebagainya yang hanya butuh Rp350 juta, sementara Papua bisa menganggarkan Rp1.3 miliar.

Menurut Ardan, Dispora Sumut berulangkali melayangkan surat ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memohon dana, namun tetap mendapat jawaban, tidak ada uang. “Saya capek teriak-teriak ke jajaran Pemprov Sumut kapan kita rapat, saya juga surati terus, terus tak bosan saya surati. tetap itu jawabannya,” katanya dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi E Syamsul Qomar (Fraksi Golkar).

Ardan yang hadir bersama Sekretaris Dispora Sumut Dahliana dan sejumlah stafnya memaparkan, untuk pembuatan masterplan yang menjadi gambaran suksesnya PON, pihaknya membutuhkan dana Rp5 Miliar di mana angka tersebut justru sangat jauh dibanding persiapan yang dilakukan Papua di PON 2021 lalu. “Papua itu untuk masterplan saja mereka anggarkan Rp10 miliar lebih, karena berdasarkan masterplan yang akan di SK-kan itulah nantinya kepanitiaan bekerja dan diketahui apa yang menjadi tugas masing-masing,” ujarnya. Masterplane itu nantinya akan diserahkan ke presden untuk ditandatangani.

Terkait masterplan, Ardan menegaskan akan lebih banyak diserahkan kepada konsultan agar hasilnya profesional dan dia tidak menginginkan didominasi unsur pemerintah. Penggunaan konsultan, sebut dia tentu membutuhkan proses tender.

Dari perencanaan yang tertera di masterplan sebutnya pihak Dispora Sumut juga memaparkan berhasil menghemat dana sekitar Rp 100 miliar lebih, padahal hitungan awal sekitar Rp500 miliar, namun bisa dikurangi menjadi Rp360 miliar. Anggaran tersebut di antaranya untuk biaya, hotel, penjemputan tamu mapun kepala daerah, honor-honor PB, stadion, peralatan volentir, even organiser dan lain-lain.

Sebagaimana dipaparkan gambaran masterplan yang nantinya akan dilantik dan di SK-kan oleh pemerintah pusat diketuai oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, wakil Ketua Musa Rajekshah serta Ketua Harian Bobby Nasution.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Dispora Sumut Dahlina memaparkan, selain acara penutupan di GOR Olahraga yang dibangun di Desa Sena Deli Serdang, ada 35 cabang olahraga yang dipertandingkan di provinsi ini.

Cabang tersebut yakni aquatik, atletik, balap sepeda, barongsai, berkuda, bermotor, biliar, binaraga, bola voli, bowling, bulutangkis, catur, kriket, dance sport, drumband, e sport, gatball, golf, gulat, hoki, jujitsu, kabaddi, karate, kick boxing, pencak silat, sambo, senam, sepakbola (putri dan futsal, ski air serta squash, taekwondo,, tenis meja, tinju dan wushu.

Sejumah cabor itu ada juga yang digelar di kabupaten/kota. “Makanya kami juga akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota tentang kesiapan mereka,” tuturnya.

Dari jumlah cabor yang dipertandingkan itu, kata dia sarana prasarana berupa venue 50 persen mengandalkan sarana yang sudah ada, namun tetap membutuhkan anggaran revitalisasi sekitar Rp850 miliar dari APBD Sumut.

“Seperti kolam renang Selayang dan kolam renang Unimed, meski sudah ada namun belum memenuhi standard makanya perlu revitalisasi dan hingga saat ini sama sekali belum dikerjakan,” ucapnya. Padahal tim delegasi dari pusat nanti akan turun memantau layak tidaknya sarana dan sarana yang akan dijadikan tempat pertandingan.

“Jadi kita butuh biaya yang sangat besar, meski sebagian nantinya dibantu pemerintah pusat,” ucap Dahliana.

Hadir pada RDP itu sejumlah anggota Komisi E DPRD Sumut di antaranya Megawati Zebua (Golkar), Ingan Amin Barus (Gerindara), Hendro Susanto (PKS) dan Thomas Dachi (Gerindra).

Mendengar penuturan ‘terbuka’ pihak Dispora Sumut, kalangan Komisi E DPRD Sumut sempat tercengang. Apalagi beberapa di antara mereka baru saja duduk di Komisi E yang salah satunya membidangi persoalan olahraga, karena baru saja penggantian komisi-komisi di legislatif itu.

“Kalau begini kondisinya kita harus bergerak cepat, jangan sampai Sumut malu nanti,” tegas Ketua Komisi E, Syamsul Qomar.

Sedangkan Hendro Susanto juga mendesak pemerintah pusat untuk segera mengucurkan dana demi suksesnya PON di Sumut dan Aceh, apalagi waktu hanya 1.5 tahun lagi. (Sgh/Lno