Anggaran Rehab Rumah Dinas Wali Kota dan Wawali Tebing Tinggi Rp 700 Juta Disorot LSM

Tebing Tinggi, Sumatera Utara - Pemerintah Kota Tebing tinggi, Sumatera Utara menganggarkan biaya rehabilitasi rumah dinas Wali Kota Tebing Tinggi senilai Rp 500 juta atau setengah miliar rupiah. 

Berdasarkan pantauan di LKPP Pemko Tebing Tinggi, proyek rehabilitasi ini mencakup 45 persen bangunan atau berstatus rehabilitasi sedang. Adapun sumber dana yang dipakai adalah APBD Kota Tebing Tinggi Tahun 2022. 

Informasi yang dihimpun, proyek pemeliharaan rumah dinas Wali Kota Tebing Tinggi ini dilaksanakan dengan dalih pemeliharaan rumah dinas belum pernah dianggarkan sebelumnya. 

Anggaran pemeliharaan rumah dinas Wali Kota Tebing Tinggi ini tidak rutin dianggarkan. Sementara, sejumlah kerusakan sudah terlihat. Seperti, atap ada yang bocor, plafon yang mesti diganti, jaringan listrik, kamar mandi yang perlu pemeliharaan, pengecatan bangunan, pagar, dan lain-lain. 

Selain rumah dinas wali kota, rumah dinas Wakil Wali Kota Tebing Tinggi juga direhab dengan anggaran Rp 200 juta. 

Kepala Dinas PUPR Tebing Tinggi Reza Aghista saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp tidak menjawab terkait rehab rumah dinas tersebut, meski pesannya sudah terlihat dibaca. 

Baca Juga

Ibu Rumah Tangga Tewas Ditikam di Tebing Tinggi, Sebelumnya Tetangga Dengar Ada Keributan

Sementara itu Kepala Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Dinas PUPR Tebing Tinggi, Rizal Ismanuddin, membenarkan adanya proyek pemeliharaan rumah dinas wali kota dan wakil wali kota ini, dengan rencana anggaran Rp 500 juta untuk rumah dinas wali kota dan Rp 200 juta untuk rumah dinas wakil wali kota. 

"Rencananya rehab tersebut akan dilaksanakan pada tahun ini, karena memang sebelumnya juga pemeliharaan rumah dinas tersebut belum pernah dianggarkan sebelumnya," tutup Rizal.

Terpisah, Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kota Tebing Tinggi Sandy mengatakan, rehabilitasi rumah dinas wali kota dan wawali yang menelan dana fantastis ini tidak cocok mengingat saat ini masyarakat masih kesulitan secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang 2 tahun melanda.
 
"Tidak cocok jika harus dipaksakan merehab rumah dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi, jika melihat kondisi masyarakat saat ini," ujar Ketua DPC Repdem Kota Tebingtinggi Sandy. 

Selain itu, rehabilitasi rumdin wali kota yang mencapai Rp 500 juta merupakan suatu bentuk pemborosan anggaran. Apalagi, kondisi rumah dinas tersebut belum terlihat rusak berat dan masih bagus, sehingga tidak perlu dibuat mewah.