Dianggap Rugikan Pelaku UMKM, HMI Sumut Soroti Penutupan U-Turn oleh Pemko Medan

Jakarta, tvOnenews.com - Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan menutup akses U-Turn di kawasan Sisingamangaraja menuai kritik dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara. 

Penutupan tersebut dinilai HMI berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan tersebut.

Kebijakan ini dianggap tidak mendukung upaya pemulihan ekonomi yang sedang digencarkan di Kota Medan dan Sumatera Utara. 

HMI Sumut menilai langkah tersebut justru dapat merusak citra Kota Medan sebagai kota yang tengah berbenah menuju pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah utara Pulau Sumatera.

Sebelumnya, pada 15 Oktober 2025, HMI Sumut telah menyampaikan komitmennya untuk mengadvokasi kepentingan dan perlindungan bagi pelaku UMKM yang terdampak akibat kebijakan penutupan U-Turn tersebut. 

Namun, berdasarkan informasi yang diterima, Pemko Medan disebut menolak memberikan solusi bagi pelaku UMKM, padahal permasalahan itu muncul akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemko sendiri.

Ketua HMI Sumut, Yusril Butar-Butar, menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai kebijakan Pemko Medan justru berlawanan dengan semangat pemulihan ekonomi nasional dan daerah. 

“Perekonomian kita sedang dalam masa recovery. Seluruh pihak berupaya menumbuhkan kembali aktivitas ekonomi, namun di tengah situasi itu Pemko Medan justru bertindak sebaliknya. Pelaku UMKM di Sisingamangaraja sudah tercekik akibat kebijakan tersebut,” ujar Yusril.

Ia menambahkan, ketika pelaku usaha meminta agar akses U-Turn dibuka kembali atau dilakukan rekayasa lalu lintas alternatif, Pemko Medan justru enggan memberikan solusi.

“Ketika diminta membuka U-Turn atau melakukan rekayasa lalu lintas, mereka enggan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan langkah cepat Pemprov Sumut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Medan dan sekitarnya. Atas hal itu, kami di HMI Sumut merasa kesal dengan kebijakan yang merugikan pelaku UMKM dan masyarakat sekitar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa Pemprov Sumut sebelumnya telah merekomendasikan agar Pemko Medan melakukan analisis manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut guna menyelamatkan aktivitas ekonomi masyarakat. 

Namun, rekomendasi tersebut tampaknya tidak diindahkan oleh Pemko Medan.

“Pemprovsu sudah merekomendasikan agar Pemkot melakukan analisis manajemen lalu lintas di area itu demi menyelamatkan pelaku UMKM. Sepertinya Pemko Medan tidak mempertimbangkan rekomendasi tersebut, atau dengan kata lain, kebijakannya tidak sejalan dengan Pemprov maupun kondisi ekonomi faktual di lapangan,” tuturnya.

Yusril juga menilai sepatutnya Pemko Medan mengeluarkan kebijakan yang searah dengan pemerintah provinsi dan pusat agar tercipta sinergi tata kelola pemerintahan yang baik serta berdampak positif bagi masyarakat luas.

“Kebijakan pemerintah daerah seharusnya selaras dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan membawa dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Yusril.

Hingga berita ini dinaikan, belum ada tanggapan langsung dari pihak Pemkot Medan. (muu)