Tak Kunjung dapat Huntara, Korban Gempa Rela Hutang untuk Bangun Rumah Sederhana

Pasaman Barat, Sumatera Barat - Pascagempa magnitudo 6,1 yang mengguncang Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat pasa 25 Februari lalu, membuat ribuan warga kehilangan rumah dan harta sekaligus nyawa. 

Setelah memasuki masa tanggap darurat selama 14 hari, saat ini sudah memasuki masa rehabilitasi dan akan masuk masa rekonstruksi. Sejumlah warga yang sudah didata, satu persatu mendapat bantuan hunian sementara (huntara) dari berbagai donatur. 

Meski demikian, tidak meratanya pembagian huntara tersebut, membuat beberapa warga merasa kurang diperhatikan. Salah seorang warga di Jorong Simpang Timbo Abu, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, akhirnya berinisiatif membangun rumah sederhana sendiri lantaran tidak kunjung mendapat bantuan. 

"Tetangga sebelah kami sudah dapat huntara, sedang kami belum. Padahal sudah banyak yang mendata bahkan minta surat Kartu Keluarga atau KTP untuk dibangun huntara, tapi kami tak kunjung juga," ungkap Jasril, salah seorang warga Pasaman Barat.

Dijelaskannya, rumah yang telah ia bangun berukuran 5 x 5 meter merupakan hasil pinjaman kepada salah seorang kerabat senilai Rp10 juta dan baru 4 hari. "Saya hutang Rp10 juta ke kerabat dan targetnya menjelang lebaran sudah selesai,” tambah pria muda ini.

Rumah sederhana ini terbuat dari sisa puing bangunan terdahulu. Sedangkan untuk bata, rangka baja ringan dan atap saja yang menggunakan bahan yang baru. 

"Sekarang sudah 70 persen selesai dan saya kerja hanya swadaya dengan adik dan teman saja,” imbuhnya dengan semangat.

Orang tua Jasril, Sarli mengatakan rumah ini akan dihuni 2 keluarga. Meski tergolong kecil, tapi cukup. "Pas saja untuk kami tempati walau sederhana. Dan ini hunian tetap,” ujar bapak usia senja itu.

Selain itu, mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah baru saat lebaran dari pada berpakaian baru. "Lebih baik rumah baru dari pada baju baru saat lebaran nanti,” tambahnya.

Inisiatif ini pun harusnya menjadikan semangat baru tanpa terlalu berharap kepada pemerintah yang saat ini masih dalam proses validasi data.

"Kita harap pemerintah setempat cepat memvalidasi data, terlihat pemerintah setempat gamang menghadapi ini,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat yang juga anggota DPD RI Emma Yohana. (dml/wna)