Kejari Sungaipenuh Tetapkan 7 Tersangka Korupsi Penerangan Jalan Umum

Kerinci, tvOnenews.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungaipenuh resmi menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU), pada anggaran Pemerintah Kabupaten Kerinci tahun 2023. Dalam kasus tersebut, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 2,7 milliar.

Pantauan tvOnenews.com, para tersangka sudah berada di Kejari Sungaipenuh dan mengikuti proses administrasi dan pengecekan kesehatan. Di halaman kantor, sudah disiapkan mobil tahanan yang akan membawa tersangka menuju Rutan Sungaipenuh untuk menjalani masa tahanan.

Kepada awak media, Kajari Sungaipenuh, Sukma, didampingi Kasi Intel, Moehargung Al Sonta, Kasi Pidsus, Yogi, menjelaskan, dalam kasus ini Kejari Sungaipenuh menetapkan 7 tersangka. Tujuh tersangka tersebut dengan profesi dan peran yang berbeda.

"Kami telah meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dan menetapkan 7 tersangka, yaitu HC selaku Kadis Perhubungan Kerinci dan Pengguna Anggaran dan PPK, NE selaku Kabid Lalin Dishub juga sebagai PPTK," ungkapnya.

"Kemudian, pihak rekanan selaku direktur perusahaan proyek pengadaan PJU yaitu, FM, AT, GW, JR, dan GA," tambah Kasi Intel menyebutkan nama-nama inisial tersangka.

Penetapan status tersangka ini, lanjutnya, setelah penyidik Kejari melakukan serangkaian proses penyidikan, mulai pemeriksaan saksi, menurunkan tim ahli, dan penggeledahan untuk pengumpulan bukti yang cukup untuk memastikan adanya kerugian negara dari kegiatan pengadaan PJU yang dilaksanakan di Dishub Kerinci.

Baca Juga

Belasan Saksi Dipanggil KPK Terkait Kasus Bupati Ponorogo, Ada Anggota DPRD Hingga SKPD

"Setelah melakukan penyidikan, penyidik menemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp2,7 milliar," ungkap Kajari.

Lantas, seperti apa motif dugaan korupsi yang dilakukan tersangka? Kajari menjelaskan, proyek tersebut dianggarkan pada DPA murni Rp 3,4 milliar dan pada APBD Perubahan Rp 2,1 miliar, dengan total keseluruhan sebesar Rp 5,5 milliar.

"Modus yang dilakukan l, pihak Dishub tidak melakukan tender, akan tetapi dilakukan penunjukan langsung, dibagi menjadi 41 paket pekerjaan," ungkapnya.

Selain itu, dalam tahap penyidikan, ditemukan item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan indikasi markup, sehingga berdampak pada kerugian negara.

Sementara itu, Kasi Pidsus, Yogi, menambahkan selama proses penyidikan, penyidik Kejari juga telah memeriksa 45 saksi, termasuk dari pihak rekanan, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta pegawai dinas perhubungan, bahkan beberapa orang anggota DPRD Kerinci karena pekerjaan tersebut merupakan Pokir Dewan, termasuk tim ahli.