Doa Bersama Merawat Alam Tano Batak, Ephorus HKBP: Hak-hak Rakyat Harus Dipulihkan

"Setelah saya ke sana (portal TPL), hingga sekarang, portal itu sudah dibuka dan masyarakat sudah bisa mengakses lahan mereka. Saya juga sudah mendapat laporan dari pihak manajemen soal itu. Sudah dibuka," sebutnya.

Masyarakat Adat Sedang Mencari Keadilan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Penrad Siagian mengatakan, masyarakat adat sedang mencari keadilan. Ia mengatakan hal ini ditemani Sorbatua Siallagan, korban kriminalisasi pada konflik agraria. 

Lahan yang sudah Sorbatua dan warga lainnya kelola sejak lama, kini jadi konflik dengan TPL. Sementara Penrad yang berlatarbelakang seorang pendeta menyampaikan, perlawan terhadap TPL kini hidup kembali setelah masyarakat berhasil menutup PT Inti Indorayon puluhan tahun silam. 

Penrad dan Sorbatua mengatakan hal itu usai kegiatan doa bersama bertajuk "Merawat Alam Tano Batak". Acara dipimpin Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan ini dihadiri sejumlah petinggi denominasi gereja di Indonesia.

Baca Juga

Konflik Papua Memanas, Komnas HAM Soroti Hak Dasar Warga, Minta Dialog Damai

"Dengan ini, perlawanan terhadap TPL hidup kembali. Karena hadir tadi pimpinan berbagai gereja denominasi di Indonesia, termasuk NGO, dan masyarakat sipil. Ini merupakan sebuah kebangkitan baru untuk melawan kezholiman-kezholiman TPL yang dialami masyarakat berpuluh tahun," kata Penrad Siagian, Sabtu (1/3/2025).

Ia juga berharap, persoalan yang dialami masyarakat adat di Tapanuli Raya menjadi pembahasan di tingkat pusat. Dirinya berharap pemerintah secara transparan memperlihatkan tapal batas lahan konsesi TPL. Dengan demikian, konflik yang selama ini terjadi antara pihak perusahaan dan masyarakat dapat terurai.

"Saya tadi sudah menyampaikan ke berbagai pihak agar segera pemerintah mengeluarkan soal konsesi lahan TPL. Banyak sekali yang tidak tahu mana batas lahan konsesi TPL tersebut," sebutnya.

Aduan Masyarakat Soal Konflik Agraria Setiap Tahun 

Komisioner Komnas HAM, Saurlin mengutarakan, jumlah aduan soal konflik agraria menduduki posisi tertinggi aduan di Komnas HAM.

"Setidaknya, dalam tiga tahun terakhir ini ada lebih dari 3 ribu pengaduan konflik agraria," ujar Saurlin Siagian. 

Soal konflik agraria, ia berharap lembaga negara mesti berkontribusi aktif menyelesaikannya. "Dengan melihat hal ini, ada seribuan aduan soal ini setiap tahunnya. Dengan demikian, lembaga negara mesti terlibat dalam penyelesaian ini," bebernya.