Inovasi Rutan Prabumulih Kemenkumham Sumsel Masuk Finalis Sinopadik LAN

Palembang, 20/11 (ANTARA) - Inovasi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Prabumulih Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Selatan (Sumsel), masuk finalis seleksi inovasi pascadiklat (Sinopadik) yang digelar oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN)

"Inovasi Kepala Rutan Kelas II B Prabumulih, Zulkifli Bintang yang masuk finalis Sinopadik adalah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya, Palembang, Rabu.

Dia menjelaskan, ada 30 peserta yang merupakan alumni pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) dan pelatihan kepemimpinan pengawas (PKP) tahun 2022 dan 2023 dari seluruh penjuru Tanah Air.

Berdasarkan data peserta tersebut, inovasi dari Karutan Prabumulih menjadi satu-satunya perwakilan dari Kemenkumham.

Kepala Rutan, Zulkifli Bintang, telah difasilitasi berangkat ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), untuk mengikuti seleksi akhir klasikal dalam acara evaluasi Jambore Inovasi Kalimantan (JIK) dan kompetisi Sinopadik.

"Inovasi Karutan Prabumulih yang masuk finalis Sinopadik LAN mudah-mudahan bisa melalui seleksi akhir dengan baik sehingga dapat menjadi pemenang pada pengumuman yang dijadwalkan 21 November 2024," ujar Ilham.

Sementara Kepala Rutan Kelas II B Prabumulih, Zulkifli Bintang, menjelaskan bahwa inovasi PKBM dilakukan karena masih banyak warga binaan di lapas/rutan yang belum menuntaskan sekolahnya.

"Untuk itu kami bersepakat mendirikan PKBM Kejar Paket A, B, dan C di lingkungan Rutan Kelas II B Prabumulih," ujar Zulkifli.

Menurut dia, pihaknya telah melakukan penandatanganan pendirian yayasan yang diberi nama PKBM Tunas Integritas Prabumulih.

Pendirian PKBM tersebut sesuai surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih. Izin Pendirian dan Operasional PKBM Tunas Integritas Prabumulih adalah dengan Program Paket A, B, dan C yang berjalan sejak 16 Juli 2024.

“Meski harus hidup dibalik jeruji besi, hak untuk memperoleh pendidikan harus selalu diberikan. Warga binaan harus meningkatkan kualitas diri dengan belajar agar mendapat ijazah untuk melamar pekerjaan, karena ijazah yang dikeluarkan pada PKBM ini diakui keabsahannya layaknya sekolah formal,” kata Karutan Zulkifli Bintang.