Ketum PP PERTI Dukung Kebijakan Presiden Prabowo Inisiasi Maung sebagai Mobil Dinas Pejabat Negara

Jakarta, tvOnenews.com – Ketua Umum Pimpunan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PP Perti), Buya H. Syarfi Hutauruk memuji dan mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto, terkait kepemimpinan yang sederhana dan menggunakan produk dalam negeri dalam bertugas, khusus di jajaran kabinet yang ia pimpin. Perintah tersebut, menurut Buya Syarfi sudah sangat tepat dan perlu secepatnya diaktualisasikan.

“Terhadap ini, Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo. (Kebijakan) ini akan membuat siklus ekonomi dalam negeri berputar,” katanya, di Jakarta, Jumat, (01/11/2024).

Bahkan, lanjut mantan Walikota Sibolga periode 2010-2015 dan 2016-2021 yang berhasil meningkatkan PAD Sibolga hingga 300 persen tersebut, akan lebih baik lagi jika kebijakan tersebut juga dilaksanakan pada level daerah baik kabupaten/kota atau provinsi. Sehingga seluruh kepala daerah wajib menggunakan mobil ‘Maung’ sebagai kendaran dinas resmi di daerahnya masing-masing.

Apalagi, pada November 2024 ini, seluruh kabupaten/ kota dan provinsi akan melaksanakan Pilkada serentak yang melahirkan ratusan kepala daerah baru. Pemimpin baru hasil Pilkada serentak tahun 2024 tersebut dapat didorong merealisasikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan mobil dinas ‘Maung’ secara massal oleh kepala daerah di seluruh Indonesia.

“Ini bisa jadi momentum sejarah. Jadi tidak hanya kepada Menteri, Wakil Menteri atau pejabat eselon I di pusat saja, tapi akan lebih baik jika presiden memberikan perintah ke bawah (walikota/bupati/ gubernur), untuk menggunakan mobil (dengan jenis) yang sama,” usulnya.

Buya Syarfi mengaku miris menyaksikan di beberapa tempat, kepala-kepala daerahnya seperti berlomba-lomba memiliki mobil dinas impor terbaru dan termahal hanya untuk terlihat keren semata. Syarfi juga menyoroti gaya hedon sejumlah kepala daerah yang menolak menggunakan mobil dinas resminya karena merasa mampu membeli mobil mewah yang lebih baik dengan uang pribadinya sendiri. 

Katanya, andai seorang pemimpin membeli mobil mewah dengan uang pribadi dan digunakan sebagai mobil dinas, hal tersebut tetap tidak patut dilakukan dan dipertontonkan di tengah himpitan ekonomi rakyat yang serba sulit saat ini.