Selesaikan Perkara Pakai Restorative Justice, Pelaku Pencurian dan Penganiayaan di Labuhan Deli Dilepas

Medan, Sumatera Utara - Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli, Jumat (28/1/2022) melepaskan kasus pencurian dan penganiayaan sebagai bentuk penyelesaian dua berkas perkara berdasarkan Restorative Justice atau Keadilan Restoratif.

Kepala Cabjari Labuhan DeliAnggara Suryanegara didampingi Kasubsie Pidum/Pidsus Putra Siregar, melaksanakan penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice, bertempat di aula Cabjari Deli Serdang di Labuhan Deli.

Anggara menyatakan, penyelesaian perkara melalui Restorative Justice setelah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

"Sehiingga pada hari ini kita menerbitkan SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) terhadap dua perkara yaitu pertama pencurian dalam keluarga atas nama Zulkarnain Lubis dan perkara penganiayaan atas nama Edi Sahputra, keduanya merupakan tindak pidana yang terjadi di dalam lingkup keluarga," kata Anggara menjelaskan.

Kepala Cabjari itu menambahkan, bahwa Restorative Justice berlaku bagi mereka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bukan residivis.

Menurutnya, jalannya penghentian penuntutan perkara sudah memenuhi ketentuan dalam Perja (Peraturan Kejaksaan) No. 12 Pasal 5 Tahun 2020, yakni terkait syarat-syarat dapat atau tidaknya dilakukannya restorative justice.

Baca Juga

Polisi Fasilitasi Restorative Justice Kasus Penganiayaan Pegawai Ritel di Jaksel

"Mengingat dua tindak pidana ini ancamannya 5 tahun, baru pertama kali dilakukan oleh para tersangka, dan telah tercapainya upaya perdamaian antara kedua belah pihak sehingga pada hari ini dan pimpinan setuju kita hentikan penuntutannya dan tidak sampai kepengadilan," ucap Anggara. 

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana di luar persidangan, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.  

"Setelah kami mendapatkan persetujuan penghentian dua berkas perkara dari Kepala Kejaksaan Tinggi, maka kami telah mengeluarkan penetapan kebijakan Restorative Justice, dengan mengundang langsung kedua belah pihak untuk menerima penetapan tersebut," tutupnya. (Martinus Sitorus/act)