Waspada Cacar Monyet Merebak, Plt Kadis Kesehatan Sumut Ingatkan Ini

Medan, tvOnenews.com - Menghadapi ancaman penyebaran penyakit M-Pox (monkeypox) atau cacar monyet, Dinas Kesehatan Provinsi Sumut telah menyiapkan serangkaian langkah antisipasi di wilayahnya.

Langkah bertujuan untuk meminimalisir risiko penyebaran dan memastikan respons yang cepat serta tepat jika ditemukan kasus di wilayah ini.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sumut Basarin Yunus Tanjung, menjelaskan belum ditemukannya kasus M-Pox di wilayah Sumut. Namun, pihaknya terus memantau perkembangan situasi dan bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk.

“Kami terus memantau perkembangan informasi terkait M-Pox melalui website resmi Kementerian Kesehatan. Selain itu, kami telah menerapkan langkah-langkah preventif, deteksi, dan respon yang mengacu pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian M-Pox," ujarnya Senin (19/8/2024) malam.

Dikatakannya, pihaknya (Dinas Kesehatan) telah mengaktifkan sistem pemantauan kasus melalui laporan Event Bases Surveillance (EBS) di aplikasi SKDR dan PHEOC.

Jika ada laporan kasus yang sesuai dengan definisi operasional M-Pox, akan segera ditindaklanjuti, termasuk dengan mengirimkan spesimen kasus ke laboratorium rujukan nasional.

Mengenai kasus suspek, probable, atau konfirmasi M-Pox, investigasi akan dilakukan dalam waktu 24 jam, termasuk pelacakan kontak erat dari kasus yang ditemukan.

“Kami akan segera melakukan investigasi dan pelacakan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut," tambahnya lagi.

Saat ini, Dinas Kesehatan Sumut juga aktif menyebarluaskan informasi mengenai M-Pox kepada masyarakat dan fasilitas kesehatan di wilayah Sumut.

Upaya ini termasuk meningkatkan komunikasi risiko, khususnya kepada kelompok-kelompok yang lebih berisiko tertular seperti Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL), Wanita Pekerja Seks (WPS), waria, pengguna narkoba suntik (Penasun), serta populasi khusus lainnya.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan paham akan risiko serta cara pencegahan M-Pox, terutama bagi kelompok-kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi," pungkas Basarin. (sgh/nof)