Korupsi Dana Desa untuk Keperluan Pribadi, Mantan Kades Divonis 2 Tahun Bui

Palembang - Terdakwa Hermanto (47) mantan Kades Madya Mulya, Kecamatan Lalan, Kabupaten Muba hanya bisa pasrah saat majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara terhadap dirinya.

Terdakwa juga diganjar dengan pidana tambahan berupa wajib mengganti uang kerugian negara senilai Rp74 juta, apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 11 bulan penjara.

Terdakwa secara terbukti mengkorupsi dana desa yakni tidak melaksanakan pembangunan fisik gapura. Majelis hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Muba, di mana terdakwa Hermanto diganjar karena melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Hal yang memberatkan terdakwa, menurut majelis hakim bahwa terdakwa selaku Kades tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas korupsi.

"Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya," ujar Sahlan.

Vonis yang dijatuhkan itu, diketahui lebih tinggi dari tuntutan JPU Kejari Muba pada persidangan sebelumnya, terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama satu tahun sembilan bulan penjara, atas vonis yang dijatuhkan tersebut, terdakwa yang dihadirkan secara virtual  menyatakan terima.

Diketahui dalam dakwaan singkat penuntut umum, terdakwa Hermanto melakukan korupsi saat menjabat kades 2006-2012. Pada tahun terakhir jabatannya, Hermanto mencairkan dana ADD sebesar Rp200 juta untuk belanja publik, pemberdayaan masyarakat, dan operasional kinerja pemerintah desa.

Dari hasil penyidikan terhadap kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat serta dokumen, penyidik menemukan kegiatan tidak direalisasikan seperti pembangunan gapura dan dokumen dipalsukan terdakwa, perbuatannya pun membuat kerugian negara hingga Rp74 juta. (Junjati/Nof)