Guru Besar USU Prihatin Demokrasi Indonesia: Dalam Kondisi Kritis, Desak Presiden dan Jajaran Netral

Medan, tvOnenews.com - Sejumlah guru besar, dosen dan alumni Universitas Sumatera Utara (USU) menyampaikan keprihatinan dan pernyataan sikap terkait keadaan bangsa dan negara hari ini. Mereka mengatakan demokrasi Indonesia saat ini bahkan berada dalam kondisi kritis.

“Kami menyampaikan pernyataan sikap ini dari Gedung Pancasila. Banyak makna yang harus dipahami di sini,” kata Prof Ningrum Natasya Sirait saat memulai aksi di Gedung Pancasila USU, Jalan Universitas, Kampus USU, Medan, Senin (5/2/2024).

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Guru Besar, Dosen dan Alumni Universitas Sumatera Utara (USU) menekankan beberapa poin penting, di antaranya, mendesak Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajarannya dari pemerintah pusat hingga daerahnya untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.

Lalu, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta seluruh jajaran mereka untuk tetap menjaga netralitas, kejujuran, keadilan, dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu mendatang. Hal ini penting agar proses pemilu berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Selanjutnya mengimbau TNI dan Polri agar tetap netral dan bekerja secara profesional serta maksimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pemilu. Dalam situasi yang semakin memanas dalam dunia politik, peran TNI dan Polri sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan menjamin kelancaran pemilu.

"Hal ini sebagai upaya menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara serta menjaga suasana tertib, aman, dan damai selama dan setelah pelaksanaan pemilu," ucap Ningrum Natasya Sirait.

Baca Juga

Gugatan Keluarga Presiden-Wapres Dilarang Ikut Pilpres Menguat, Jokowi Pilih Tunggu Putusan MK

Pernyataan sikap Gerakan Moral ini disampaikan sebagai bentuk keprihatinan dan dukungan mereka terhadap keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mereka berharap agar poin-poin yang disampaikan dapat diimplementasikan dengan baik demi terwujudnya pemilu yang adil, transparan, dan demokratis.

Diketahui, beberapa hari ini berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia telah menyatakan sikap kritis soal kondisi demokrasi Tanah Air. (ayr/nof)