Lapas dan Rutan di Kepri Kelebihan Kapasitas Tahanan hingga 60 Persen

Tanjungpinang, tvOnenews.com - Kondisi lapas dan rutan di wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kelebihan kapasitas tahanan sekitar 60 persen. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), I Nyoman Gede Surya Mataram.

Pihaknya mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Ranai, Kabupaten Natuna guna menangani permasalahan kelebihan tahanan yang ada saat ini.

"Belum bisa dipastikan kapan Lapas Ranai itu dibangun, tapi sudah diusulkan ke pusat dan sekarang masih berproses," kata Surya Mataram di Tanjungpinang, Selasa (24/10/2023).

Surya menyebut, Lapas Ranai rencananya akan dibangun untuk menampung sekitar 500 orang tahanan. Ke depan, Lapas dan Rutan di Kepri yang sudah melebihi kapasitas tahanan dapat memindahkan tahanannya ke Lapas Ranai.

"Kelebihan kapasitas tahanan membuat program pembinaan di dalam Lapas/Rutan tak efektif, karena fasilitas dan jumlah petugas yang sangat terbatas," ujarnya.

Selain itu, ia turut mengimbau masyarakat khususnya di Kepri supaya dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak mudah terjerat tindakan melanggar hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia hingga berujung masuk penjara.

Baca Juga

Ibu Rumah Tangga di Karimun Ditemukan Tewas Gantung Diri di Kamar

Kanwil Kemenkumham Kepri bersama semua pemangku kepentingan terkait juga gencar melakukan penyuluhan rutin mulai dari tingkat desa maupun kelurahan, dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat.

"Jangan sampai warga Kepri yang masuk ke Lapas atau Rutan bertambah lagi, karena sekarang saja sudah melebihi kapasitas tahanan," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyebut kondisi Lapas dan Rutan yang saat ini terus mengalami kelebihan kapasitas, tentu menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, katanya, kelebihan kapasitas tahanan tak boleh menjadi alasan pembenaran atas potensi penyimpangan yang terjadi di Lapas atau Rutan, seperti pengendalian narkoba, pungli, hingga penggunaan ponsel di area lapas dan rutan.

“Maka langkah dan upaya harus terus dilakukan dalam membenahi dan menyelesaikan permasalahan ini dengan program-program yang strategis,” ujar Ansar.

Di samping itu, sambung Ansar, kelebihan kapasitas tahanan tersebut juga patut dipandang ke arah yang lebih positif. Menurut dia kondisi itu dapat dijadikan sebagai modal utama dalam membentuk SDM yang unggul.

“Diharapkan jajaran Lapas dan Rutan dapat menjadi institusi yang mampu menyiapkan warga binaan yang tangguh, berketerampilan, berproduktifitas tinggi serta berdaya saing,” ucap Ansar. (ant/wna)