Dugaan Korupsi Dana Covid Seret Ketua DPD PDI-P Sumut: Rapidin Simbolon Diminta Mundur, Budiman Nadapdap Angkat Suara

Medan, tvOnenews.com - Rapidin Simbolon diminta mundur sementara dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Sumut. Selain itu, Rapidin Simbolon juga diminta untuk membuat klarifikasi resmi terkait kasus dugaan korupsi yang menjeratnya semasa menjabat sebagai Bupati Samosir pada tahun 2020 lalu. Tak hanya itu, Kejatisu pun diharapkan tegas memberikan kepastian hukum terkait persoalan ini.

Politisi senior PDIP Sumut, Budiman Nadapdap angkat bicara memberikan komentar tegas, menanggapi masalah dugaan korupsi yang diduga melibatkan Rapidin Simbolon.

Menurutnya, praktik dugaan korupsi dana Covid-19 yang melibatkan mantan Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, yang terus bergulir ke aksi massa, berdampak negatif terhadap partai PDI-P, terutama menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.

Karena itu, Budiman mendesak Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon, untuk membuat klarifikasi resmi kepada partai. Bukan hanya klarifikasi di media atau media sosial saja.

Bahkan, Budiman menyatakan bahwa selama ini Rapidin Simbolon terkesan tidak pernah membuat klarifikasi resmi kepada Partai. Untuk itu, ia beranggapan pentingnya dilakukan rapat kerja daerah (rakerda) atas rapat koordinasi daerah (rakorda).

"Jadi, saya sebagai senior partai, meminta kepada seluruh DPC PDI Perjuangan di Sumatera Utara (Sumut) untuk bersikap jernih, khususnya terkait tanggapan saya ini. Karena secara tegas saya sampaikan ini demi kebaikan Partai PDIP yang mengusung Capres Ganjar Pranowo."

"Jangan sampai suara partai ini tergerus," tegas Budiman Nadapdap kepada tvOnenews.com, Senin (11/9/2023), siang.

Konfirmasi via ponsel pun berlanjut, dimana Budiman Nadapdap yang juga merupakan Ketua Masyarakat Pendukung Ganjar (MPG) mengaku terkait riak-riak massa yang terus bergulir menyikapi dugaan korupsi dana Covid yang menyeret nama Rapidin Simbolon harus dihentikan. Langkah-langkah yang ia jelaskan sudah seharusnya dilakukan oleh yang bersangkutan.

Karena itu, Budiman menyebut dirinya sebagai politikus, bukan orang hukum.

"Artinya, kalau memang benar putusan Mahkamah Agung (MA) itu inkrah, Pak Rapidin Simbolon wajib melakukan klarifikasi sebagai pertanggungjawabannya pada partai, dan hal ini yang tengah ramai perlu direspons."

Disinggung soal penyelidikan dugaan korupsi dana Covid-19 tersebut, Budiman menilai itu merupakan kewenangan hukum. Namun, Budiman memahami bahwa putusan Mahkamah Agung adalah inkrah, dan harus dilaksanakan.