Ditreskrimsus Polda Sumut Gerebek Ruko Tempat Pengoplos dan Gudang Pemasaran Oli Ilegal

Medan, tvOnenews.com - Subdit I/Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus menggerebek ruko di kompleks pergudangan Cemara Cahaya Mas yang berada di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat (25/8/2023) lalu. Bangunan ruko ini dijadikan tempat perdagangan, pengolahan dan juga dijadikan gudang pemasaran oli ilegal.

“Pelanggaran tindak pidana dengan sengaja memproduksi, dan memasarkan oli yang tidak sesuai Standart Nasional Indonesia (SNI)," ucap Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi didampingi Direktur Reskrimsus, Kombes Pol Teddy Marbun di lokasi gudang, Senin (28/8/2023) siang.

Kombes Pol Hadi menceritakan lebih jelas bahwa pengungkapan itu hasil penyelidikan dan informasi masyarakat adanya gudang diduga menjadi tempat aktivitas memproduksi oli, pengemasan oli serta pengemasan air radiator bermerek tanpa izin.

Dari penindakan tindak pidana pemalsuan oli tersebut, pihaknya mengamankan empat tersangka berinisial N, AP, SW dan P. Keempat tersangka diduga bertindak sebagai teknisi yang melaksanakan proses atau mekanisme produksi oli, memasukkan oli ke dalam botol, memberi label stiker merek, mengemas ke dalam kardus hingga memperjualkan oli yang diproduksi tersebut.

“Untuk terduga pemilik praktik produksi oli dan tempat yang digunakan sebagai lokasi sudah diketahui identitasnya berinisial T. Saat ini masih dilakukan pengembangan penyidikan dan diimbau untuk segera menyerahkan diri," imbaunya.

Dari penggerebekan ini, petugas menyita lebih dari 30 jenis barang bukti seperti puluhan drum berisi bahan baku oli, mesin produksi oli, mesin produksi tutup botol kemasan oli berbagai merek, mesin produksi stiker oli berbagai merek, ratusan tumpukan kardus kemasan oli berbagai merek, dan sejumlah barang bukti lain.

"Terhadap para pelaku dikenakan 3 pasal oleh penyidik, yakni dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perindustrian, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen," bebernya.