Hampir Baku Hantam! APBD 2022 Kabupaten Dairi Ditolak, Anggota Legislatif Partai Golkar: Saya Juga Punya Wewenangnya Seperti Mereka 

Dairi, tvOnenews.com - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022. APBD Tahun anggaran 2023 dILaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Dairi Sumatera Utara pada Senin (31/07/2023).

Seluruh fraksi di DPRD kabupaten Dairi Sumatera Utara menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Dairi tentang Petangungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapat Belanja dan Daerah (APBD) TA 2022.

6 dari 7 fraksi disampaikan dalam sidang paripurna Ranperda Dairi tentang Petangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapat Belanja dan Daerah (APBD) TA 2022,

Ke-6 fraksi yang menolak, yakni Fraksi Demokrat, Hanura, Nasdem, Gerindra, PDIP dan Fraksi Pertaki. Sedangkan yang menerima hanya Fraksi Golkar.

Begitu juga saat dilanjutkan dengan voting per seorang anggota DPRD Dairi, dari 30 orang anggota dewan yang hadir dalam sidang tersebut, 18 orang menolak dan 10 orang menerima.

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Dairi dari Fraksi Golkar, Sabam Sibarani juga dipenuhi dengan banyak interupsi dari pimpinan dan anggota fraksi.

Baca Juga

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Mereka mempertanyakan mengapa dilakukan voting, karena 6 fraksi sudah jelas menolak dan hanya satu fraksi menerima.

Namun, setelah dijelaskan pimpinan sidang, bahwa itu sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, akhirnya mereka menerima untuk dilakukan voting.

Dengan ditolaknya pertanggungjawaban ABPD tahun 2022, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu mengatakan, dalam masa sidang kedua pokok kesatu kemungkinan adanya perbedaan, baik pendapat, gagasan, pola pikir saat pembahasan antara eksekutif dan legislatif.

"Semua itu merupakan dinamika berdemokrasi," kata Eddy Berutu, yang juga Ketua Partai Golkar Dairi.

Setelah mencatat dan memperhatikan, Eddy Berutu memohon agar pendapat akhir fraksi dapat diserahkan kepada Pemkab Dairi, untuk dapat dibahas dan melakukan telaah sebagai tindak lanjuti melakukan perbaikan setiap sisi dan tempat yang menjadi masukan anggota dewan.

"Kami menghargai pendapat akhir fraksi yang menolak Ranperda Kabupaten Dairi atas pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun 2022," ucap Eddy Berutu.

Di sidang tersebut, Charles Tamba Anggota Legislatif Fraksi Golkar sempat ribut saat pembahasan APBD Tahun Anggaran 2022 berlangsung.

Dari amatan tvOnenews.com, keributan tersebut terjadi karena pembahasan APBD itu divoting, diketahui, dari pembahasan awal saat rapat, tidak ada dinyatakan Voting untuk pembahasan APBD.