Wujudkan Pemerintahan Anti Korupsi, Gubernur Sumut Ingatkan Ini ke Pers

Medan, tvOnenews.com - Ketua Umum JMSI Teguh Santosa, mengatakan industri pers yang sehat akan menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang anti korupsi. Hal ini karena pers yang sehat akan menghadirkan informasi yang sehat dan dapat dipercaya.

Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Diskusi Media Siber “Peningkatan Ekosistem media Siber di Sumut dalam Mewujudkan Sumut Bermartabat Anti Korupsi” di Medan, Senin (26/6/2023).

“Pers harus terus didorong menjadi corong informasi terpercaya ditengah banyaknya platform digital saat ini seperti media sosial,” ungkapnya.

Teguh mengatakan, untuk mencapai industri pers yang sehat maka ada dua hal yang harus menjadi perhatian. Pertama yakni kemampuan manajerial perusahaan pers dan serta peningkatan kualitas pekerja pers mulai dari wartawan, editor hingga pimpinan redaksi.

Kemampuan manajerial perusahaan pers ini berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola perusahaan dengan prinsip korporasi.

“Sekarang lebih ketat dan rigid dalam mendirikan perusahaan pers, itu bukan berarti untuk mengekang kebebasan mendirikan perusahaan pers. Namun untuk memastikan perusahaan itu adalah perusahaan yang sehat,” ujarnya.

Sedangkan persoalan kemampuan atau pun kualitas personal atau para pekerja perusahaan pers yakni berkaitan dengan kemampuan wartawan, redaktur hingga pemimpin redaksi dalam mengelola meja redaksi.

“Sama seperti perusahaan, saat ini syarat menjadi wartawan juga diperketat oleh Dewan Pers. Saya kira itu juga menjadi bagian dari semangat, agar produk-produk pers menjadi hal yang dapat menjadi informasi terpercaya, produktif dan konstruktif,” jelasnya.

Sementara itu, Dewan Pembina Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara (Sumut) Rahudman Harahap, mengatakan sebagai bentuk transportasi komunikasi dan informasi publik, media massa harus netral dan tidak boleh tendensius.

“Saya ingin pemberitaan media ke depan tidak tendensius. Jangan sedikit-sedikit langsung melapor ke KPK tanpa data yang lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Rahudman berharap, JMSI Sumut akan menjadi contoh dalam rangka memberikan dukungan dan masukan kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan di Sumut lebih bermartabat.

“Kita harus bersama-sama punya niat dan tekad lebih baik ke depannya. Saya sebagai Pembina ingin JMSI ke depan harus objektif dan netral,” harapnya.