Antrean Panjang BBM di Meulaboh Hambat Pertumbuhan UMKM

Aceh Barat, tvOnenews.com -Antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di sejumlah SPBU di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, kini mulai berdampak pada pertumbuhan ekonomi warga terutama para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Samsul Bahri salah satu pedagang mengatakan, antrean BBM di SPBU telah mengganggu pertumbuhan UMKM, sebab antrean panjang mobil telah menutup tempat dagangan mereka, sehingga para pengunjung tidak bisa singgah untuk berbelanja.

“Kami para pedagang sangat di rugikan dengan antrean panjang BBM ini, sebab tempat usaha kami di tutup oleh mobil yang sedang antre BBM,” kata Samsul, Senin (5/6/2023).

Lanjut Samsul, dengan banyaknya mobil yang antre selain menutup tempat dagangan mereka juga telah membuat para calon pembeli susah untuk singgah karena tidak ada lagi tempat parkir.

“Gimana calon pembeli mau singgah, selain toko kami tertutup antrean, tempat parkir juga telah tidak ada lagi", ucapnya.

Selain samsul, pedagang lainnya yakni Budiman juga mengeluhkan dengan atrean panjang mobil yang sedang antre BBM tersebut, selain telah menimbulkan kemacetan juga telah membuat pendapatnya sebagai pedagang menurun drastis dalam beberap bulan terakhir.

Baca Juga

Mulai 1 Maret 2026, Harga Pertamax Naik, Berikut Daftar Baru Harga BBM di Wilayah

“Sejak Fenomena antrean BBM ini usaha kami terus mengalami kerugian, barang dagangan kami tidak laku, karena antrean tersebut selain menyebabkan kemacetan juga membuat para calon pembeli tidak bisa singgah,” sebut Budiman.

Menurut Budiman, kalau Pemerintah dan Pertamina tidak segera mencarikan solusi, kalau terus di biarkan maka antrean BBM tersebut bisa membunuh pertumbuhan UMKM di Meulaboh.

“Kita tau para sopir antre juga untuk mendapat bahan bakar agar dapat bekerja, namun kami juga cari makan, kalau seperti kami yang di rugikan,” tegasnya.

Dengan fenomea antrean panjang pengisian BBM setelah Pertamina memberlakukan Barcode, warga berharap adanya solusi yang baik sehinga tidak ada yang di rugikan.

Selain itu warga juga berharap, adanya tim pengawasan yang independen sehingga solar subsidi juga tidak di salahkan gunakan, sehingga tepat sasaran penggunaannya. (kha/haa)