Total Loss Proyek 'Lampu Pocong'- Direktur CBA, "Kalau Hanya Mengembalikan Duit, Walikota Medan Terkesan Melindungi Kontraktor, Bawa ke Ranah Hukum

Medan, tvOnenews.com - Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi angkat suara menyoroti soal pengerjaan Proyek 'Lampu Pocong' di Medan yang sudah diumumkan Proyek Gagal atau Total Loss oleh Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution beberpa waktu lalu. 

Awalnya Uchok Sky Khadafi menyampaikan apresiasi akan hal ketegasan Bobby yang secara langsung merilis keterangan terkait pengerjaan proyek tersebut. Namun, ia menyayangkan bila mana Bobby hanya mememinta uang kembali seperti yang disampaikannya ke sejumlah media, tanpa menyeret ke ranah hukum. 

"Walikota Medan, seharusnya tidak meminta uang kembali, namun harus menyeret ke ranah hukum kalau memang ada kesalahan dalam proses pengerjaannya. Siapapun kontraktor dan asal latar belakangnya yang memenangkan dan mengerjakan proyek Lampu " Pocong " seperti luas dikenal warga Medan tersebut, ujar  Uchok Sky Khadafi ketika di konfirmasi tvOnenews. Com, Sabtu 20 Mei 2023.

Menurutnya, jika Bobby hanya menegaskan pengembalian uang dari proyek tersebut, maka dianggap Bobby tidak paham sistem, bahkan terkesan cuci tangan. "Jika hanya minta uang yang sudah digelontorkan dari Pemko Medan untuk dikembalikan, ini aneh. Namun seharusnya ada hasil audit atau proses hukum, bukan minta uang kembali. Berarti dia tidak paham sistem," Ujar Uchok. 

Bahkan Uchok menjelaskan, terkait kasus ini, semestinya proyek yang dinyatakan gagal (total loss) harus dilanjutkan ke Kejaksaan atau KPK untuk dilakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara. 

"Tetapi yang saya lihat walikotanya malah minta duit (dana) yang sudah dibayarkan kepada kontraktor dikembalikan. Ini walikota layak diduga ingin cuci tangan. Dan kalau Hanya Mengembalikan Duit, Terkesan Melindungi Kontraktor.," kata Uchok Sky. 

Lebih jauh menurut Uchok, bila Wali Kota Medan Bobby Nasution menginginkan proyek tersebut tidak menimbulkan kerugian negara karena anggarannya bersumber dari APBD Kota Medan, semestinya untuk hal ini dilakukan pemeriksaan oleh Aparat penegak hukum. 

"Pembayaran sebesar Rp 21 miliar dari nilai proyek Rp 25,7 miliar atau hampir 90 persen, menjadi bukti bahwa dalam prosesnya proyek tersebut diduga terjadi kongkalikong.

 "Saya menantang walikota, kalau memang itu bermasalah silakan bawa ke ranah hukum. Ada dugaan kongkalikong, ini yang harus disidik kejaksaan atau KPK," ujarnya.