Tenaga Kesehatan di Lampung Wacanakan Mogok Kerja Serentak 17 hingga 19 Mei 2023

Bandar Lampung, tvOnenews.com - Tenaga kesehatan yang tergabung dalam organisasi profesi kesehatan Provinsi Lampung mengancam akan mogok massal pada 17 hingga 19 Mei 2023.

Ancaman tersebut yang berpotensi melumpuhkan layanan kesehatan itu diserukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Gigi Indonesia (IDGI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Ketua PPNI Lampung, Puji Sartono mengatakan, ancaman tersebut telah direncanakan bahkan dari beberapa hari terakhir. Adapun, ancaman mogok kerja itu berkenaan dengan sikap penolakan atas isi dari RUU Kesehatan Omnibus Law.

"Ancaman itu, sebenarnya untuk memperoleh dukungan DPRD Provinsi Lampung dan Pemprov Lampung untuk bersama kita melakukan penolakan atas RUU Kesehatan Omnibus Law. Dan terakhir, belum mendapatkan dukungan dari gubernur," kata Puji Sartono, Minggu (14/5/2023).

Ia menjelaskan, saat ini proses mogok kerja secara masal tersebut sedang dipersiapkan. Meski berpotensi lumpuhkan layanan kesehatan, ia menjamin layanan kesehatan tidak akan berhenti untuk melayani orang yang membutuhkan.

Baca Juga

Proyek Bioetanol Lampung Memasuki Babak Baru, Pemerintah Gandeng Toyota Percepat Transisi Energi

"Kawan-kawan merasakan kekecewaan karena belum mendapat dukungan, tapi kita akan tetap melakukan langkah terdidik, aksi mogok kerja mempertimbangkan proses secara aturan berlaku," jelas dia.

Sebelumnya, puluhan anggota dari organisasi profesi kesehatan di Lampung menggeruduk kantor gubernur Lampung, Kamis (11/5/2023).

Kedatangan mereka adalah untuk meminta dukungan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi agar ikut terlibat dalam mendukung penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law.

Namun, jawaban Arinal tidak sebagaimana yang diharapkan puluhan tenaga kesehatan itu.  Arinal menolak mendukung mereka dengan alasan dirinya berposisi sebagai perwakilan dari pemerintah pusat.

Bahkan, ia mengaku akan membahayakan posisinya jika ikut membantu penolakan para tenaga kesehatan itu.

"Saya ini sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, kalau saya harus menolak, mati saya," kata Arinal.

Jawaban itu kemudian direspon tenaga kesehatan dengan rasa kecewa. (puj/aag)