Pemprov Riau dan Kedubes Swiss Jajaki Kerja Sama Susun Tata Ruang Siak

Pekanbaru, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi Riau menjajaki kerja sama dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Swiss untuk Indonesia terkait tata ruang Kabupaten Siak atau disebut Siak Pelalawan Landscape Programme (SPLP).

"SPLP didukung oleh Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi dan Pemerintah Swiss mendukung dan mendanai SPLP sejak tahun 2020," kata Perwakilan Kedubes Swiss di Indonesia, Phillip, dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diwakili Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan dan Kepala Dinas Perkebunan Riau, Zulfadli di Pekanbaru, Jumat (14/4/2023).

Kedatangan jajaran Kedubes Swiss didampingi tim dari United Nations Development Programme (UNDP). Kunjungan mereka membahas lanskap (tata ruang) atau bentang lahan atau bentang alam merujuk pada susunan daerah tanah dan representasi visual.

"Target kami adalah membuat produksi sawit berkelanjutan di Kabupaten Siak dan di Kabupaten Pelalawan," kata Phillip.

Implementasi dari program SPLP dibagi ke dalam beberapa kelompok berhubungan dengan area yang dilindungi seperti hutan, produksi sawit yang berkelanjutan dikelola oleh masyarakat dan tentang bisnis yang bertanggung jawab.

Ia mengatakan, Pemerintahan Swiss mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Siak dan Pelalawan karena melihat kelapa sawit merupakan produk yang paling efisien dibanding yang lain.

Baca Juga

ABKI dan ASMA Teken Kerja Sama, Buka Peluang Kerja Tenaga Profesional Indonesia di Arab Saudi

"Bahkan permintaan dan penggunaan sawit cukup banyak di Swiss sehingga kami ingin memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan adalah produk yang berkelanjutan," katanya.

Di Indonesia, katanya lagi, pihaknya juga melakukan kerja sama dengan sejumlah provinsi lain di Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, juga dengan Aceh.

Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan mengatakan, program sawit berkelanjutan tersebut patut dilakukan melalui kerja sama. "Mudah-mudahan kami bisa bertanggung jawab atas produksi sawit berkelanjutan dengan rencana aksi berikutnya," kata Job Kurniawan. (ant/wna)