Kisruh Soal Air Bersih, Epyardi Asda Sebut Tak Ada Ancaman

Solok, tvOnnews.com – Bupati Solok Epyardi Asda membantah jika dari awal dirinya dituding telah melakukan pengancaman terkait penutupan distribusi air bersih ke Kota Solok. 

Katanya, yang dia lakukan murni meminta Pemko Solok untuk menjalankan kewajiban membayar restribusi air yang berasal dari kabupaten yang dia pimpin, persisnya dari pemanfaatan sumber mata air Sungai Guntung, Tabek Puyuah, Aia Tabik dan Barang Sumani.

“Siapa yang mengancam dan bergaya premanisme, yang saya lalukan hanyalah meminta Solok kota untuk menjalankan kewajibannya membayar restribusi air bersih, ini kami lakukan lantaran ada temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait macetnya pembayaran tagihan air dari Kota Solok,” katanya saat dikonfirmasi via telepon selular, Rabu (12/4/2023)

Epyardi yang sedang berada di Jakarta ini menambahkan, temuan BPK tersebut selain macetnya pembayaran juga karena pihak Pemko Solok selama ini tidak menggunakan meteran dalam mengambil air bersih dari kabupaten, yang hingga saat ini banyak kejanggalan dalam kontrak kerjasama yang dibuat oleh pemerintah sebelum dia.

“Saya tahu ini karena temuan BPK tadi sehingga saat jajaran saya, saya perintahkan untuk mengurusi itu (persoalan air) ternyata banyak kejanggalan yang saya temukan dan wajar lah saya meminta pertanggung jawaban pihak Kota Solok,” kata Epyardi lagi.

Selain itu, rencana bakal menutup sumber air dari kabupaten yang didistribusikan ke Kota Solok bukanlah keinginan dia selaku orang nomor satu di kabupaten. 

Melainkan, hasil rapat dengan semua pemangku kebijakan, kecamatan beserta seluruh Wali Nagari yang ada di kabupaten tersebut.

“Malah saya yang mencegah agar warga kami tidak tersulut dengan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan terutama menyebutkan kami mengancam. Saya bilang ke 74 Wali Nagari, untuk tidak menutup dulu sumber air di kampung kita, karena kita ingin lihat dulu itikad baik dari Pemko Solok untuk melakukan kewajiban pembayaran,"
 
- Persoalan Berawal Dari Munculnya Temuan BPK RI

Hal ihwal munculnya persoalan ini dan membuat hubungan antara Kabupaten Solok dengan Kota Solok ini menjadi bak api dalam sekam lantaran tidak adanya kontribusi pembayaran restribusi penggunaan sumber air bersih yang digunakan PDAM Kota Solok, sesuai Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pemerintahan Kabupaten Solok.