Bupati Langkat Non Aktif, TRP Kembali Jalani Proses Persidangan Dengan Kasus Kepemilikan Satwa Liar Dilindungi

Langkat, tvOnenews.com - Pengadilan Negeri (PN) Stabat, menggelar sidang kasus kepemilikan satwa liar dilindungi dengan terdakwa Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin, Senin (3/4/2023) kemarin. 

Sesuai jadwal dari sistem informasi penelusuran perkara PN Stabat, semestinya sidang dimulai pukul 10.00 WIB di ruangan sidang Prof Dr Kusumah Admadja. Sayangnya, sidang baru dapat digelar sekitar pukul 13.10 WIB yang tercatat sesuai dengan nomor perkara 180/ Pid.B/ LH/ 2023/ PN. Stb, jenis perkara Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan dipimpin langsung Ketua PN Ledis Meriana Bakkara yang menjadi Hakim Ketua memimpin sidang didampingi dua Hakim Anggota. 

Ketua Majelis Hakim, Ledis Meriana Bakkara, mengetuk palu tiga kali sebagai pertanda bahwa persidangan dibuka dan terbuka untuk umum. Usai membacakan jenis perkara yang akan disidangkan Hakim Ketua bertanya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), apakah sidang sudah bisa digelar atau masih ada yang meski dilengkapi. 

"Bagaimana Jaksa Penuntut Umum, kapan kita gelar sidangnya?" tanya Ketua Majelis Hakim Ledis. 

Menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim, JPU Kejaksaan Negeri Langkat, Jimmy Carter dan Sai Sintong Purba mengatakan sidang kembali digelar pada Senin (10/4/2023). 

"Minggu depan majelis," sahut Jimmy. 

Baca Juga

Gubernur Khofifah Resmikan Jembatan Bubak Mojokerto, Tumbuhkan Akses Ekonomi Warga

Usai mendengar jawaban dari JPU, Ketua Hakim menutup dan menunda jalannya persidangan dan kembali akan digelar minggu depan. 

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Langkat, Sabri Fitriansyah Marbun mengatakan, penetapan sidang pertama Terbit Rencana Perangin-Angin, ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA). 

"Memang penetapan sidang pertama dilakukan kemarin,  Senin (3/4/2023), itu dari Mahkamah Agung (MA), namun saya rasa ada masalah administrasi dan kita sidangnya jarak jauh atau masih daring," ujar Sabri menyikapi sidang yang ditunda saat dikonfirmasi awak media, Selasa (4/4/2023).

Dalam perkara nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Stb, Terbit Rencana Perangin-Angin, diduga melanggar Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) hurup a UU RI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

Bupati Langkat Nonaktif ini, telah memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin dari Presiden, Menteri ataupun pejabat yang berwenang lainnya.