Bawaslu Babel Telusuri Sejumlah Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Salah Satunya Terkait Netralitas ASN

Pangkalpinang, tvOnenews.com - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penelusuran terkait laporan sejumlah dugaan pelanggaran Pemilu 2024 yang dilakukan aparatur sipil negara di daerah itu.

Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Babel E.M. Osykar mengatakan, penelusuran yang dilakukan pihaknya merupakan tindak lanjut dari adanya informasi yang diterima terkait dugaan pelanggaran pada tahapan pemilu yang sedang berjalan.

"Ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan jujur, adil dan berintegritas, sekaligus menjaga netralitas para aparatur sipil negara, baik dari para pegawai negeri sipil maupun para pegawai honor yang bekerja di instansi pemerintah dan lembaga vertikal lain," kata Ketua Bawaslu Provinsi Babel E.M. Osykar di Pangkalpinang, Rabu (29/3/2023).

Penelusuran yang dilakukan Bawaslu Babel, kata Osykar, sebagai implementasi dari Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, yang salah satu pasalnya menyebutkan pengawas pemilu melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran dan melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu.

Terkait hal tersebut, beberapa langkah penelusuran yang dilakukan Bawaslu Babel, antara lain penelusuran dugaan adanya penyalahgunaan dana hibah APBD untuk kepentingan politik praktis.

Untuk kasus ini, Bawaslu Babel telah melakukan penelusuran dan kajian dengan hasil informasi tersebut bukan termasuk dalam dugaan pelanggaran pemilu.

Baca Juga

KPK Panggil Anak Buah Purbaya Terkait Dugaan Korupsi di Ditjen Bea Cukai

Namun, Bawaslu membuat imbauan dua hal, pertama, terkait transparansi dana APBD Provinsi Babel agar lebih terbuka pada masyarakat. Selain itu, penggunaan dana APBD maupun hibah agar lebih diperketat guna menghindari peluang digunakan untuk hal-hal atau kepentingan politik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di tengah tahapan pemilu yang sedang berjalan.

Kasus kedua yang ditangani Bawaslu Babel adalah netralitas ASN pada Oktober 2022. Dalam kasus ini, Bawaslu melakukan pemanggilan terhadap salah satu kepala Dinas Pemprov Babel untuk dimintai keterangan mengenai komentarnya dalam grup WhatsApp yang pada intinya mengarah kepada dukungan salah satu bakal calon presiden.

"Kami telah melakukan penelusuran dan pemanggilan kepada yang bersangkutan dan dia berjanji tidak akan melakukan kembali perbuatan yang sama, baik lisan maupun tulisan," katanya.