Ramai-ramai Mahasiswa Lakukan Unjuk Rasa, Buntut Usulan Pemberhentian Wali Kota Pematangsiantar

Sementara itu, Kepala seksi (kasi) Intel Kejari Kota Pematang siantar, Rendra Pardede dihadapan pendemo menyebutkan,  pihaknya dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kota Pematangiantar, saat ini masih  mengkaji, mempelajari atau menelaah laporan tersebut.

“Terimakasih kepada kawan kawan Mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi ke kantor Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, laporan mahasiswa sudah kami terima dan sudah kita pelajari dan kita akan telaah dan mohon waktunya kepada rekan rekan mahasiswa untuk bersabar,“ sebut Rendra.

Usai menyampaikan aspirasinya di kantor Kejaksaan Negeri Kota Pematangsiantar, sejumlah pendemo kemudian melanjutkan aksinya di depan kantor Walikota Pematangsiantar di Jalan Merdeka Kota Pematangsiantar.  

Aksi ini sempat diwarnai dengan pembakaran ban oleh sejumlah mahasiswa di tengah ruas jalan protokol  hingga mengakibatkan kemacetan panjang di sekitar lokasi.

Penjagaan ketat pun terlihat dari banyaknya petugas keamanan baik dari petugas dari Polres Pematangsiantar dan satpol PP yang berjaga jaga di sekitar lokasi demonstrasi. 

Usai melaksanakan orasi dan menyampaikan aspirasinya,  sejumlah mahasiswa ini pun  kemudian membubarkan diri dengan tertib dan tenang, Para pendemo mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi bila tuntutan mereka tidak di realisasi.

Selain adanya gelombang unjuk rasa dikota Pematangsiantar, hari ini diperoleh informasi bahwa sebanyak dua puluh tujuh anggota Dprd Kota Pematangsiantar di jadwalkan saat ini berada di jakarta guna mendaftarkan usulan pemberhentian Wali Kota Pematangsiantar ke Mahkamah Agung. 

Bahkan informasinya juga akan mendatangi Mabes Polri guna melaporkan kasus dugaan pemalsuan dokumen negara tersebut yang di lakukan oleh Walikota Pematangsiantar beserta sejumlah pejabat lainnya.

Sebelumnya, sebanyak Dua puluh tujuh anggota Dprd Kota Pematangsiantar sepakat mengusulkan pemberhentian Walikota,  kesepakatan ini dicapai dengan voting terbuka dalam sidang paripurna Dprd Kota Pematangsiantarpada Senin (20/3/23) silam.  

Sidang paripurna Dprd Kota Pematangsiantar ini dalam pandangan umum menyebutkan,  terdapat  sembilan poin  pelanggaran yang ditemukan oleh pansus panitia angket Dprd yang di lakukan oleh Walikota Pematangsiantar selama setahun menjabat. (dsg/aag)