Berkas Perkara Lengkap, Kasus Perusakan Mangrove yang Libatkan Kepala Desa Sandana Segera Disidangkan

Sulawesi Tengah - Berkas perkara kasus perusakan mangrove yang melibatkan Kepala Desa Sandana, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah ZND alias Sarkodes (51) dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Negeri Sulawesi Tengah.

Sarkodes merupakan tersangka kasus perusakan mangrove pada pesisir di lingkungan Dusun Nelayan Desa Sandana.

Dari hasil penyelidikan perkara pidana, Sarkodes telah melanggar Pasal 98 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sarkodes terancam hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Berkas perkara tersebut tercatat dengan Nomor: B-2777/P.2.4/Eku.1/12/2022.

Kepala Seksi Penegakan Hukum (Gakkum) Wilayah II Palu Subagio menjelaskan kasus ini berawal dari pengaduan masyarakat, adanya aksi unjuk rasa serta pemberitaan viral di media atas praktik ilegal pembukaan lahan mangrove.

Baca Juga

Warga Negara Jerman Lakukan Penelitian Tanpa Izin Resmi di Sulawesi Tengah, Terbukti Kumpulkan Flora Endemik

Balai Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi menurunkan tim untuk melakukan verifikasi, pengumpulan data dan bahan keterangan.

Hasil verifikasi lapangan menemukan kurang lebih 0,9 hektare lahan mangrove telah dibabat.

“Kasus penebangan pohon mangrove yang terjadi di Desa Sandana sebelumnya telah berada dalam penyelidikan dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Tolitoli. Kemudian, selanjutnya dilimpahkan kepada pihak Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi untuk ditindaklanjuti dan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” jelasnya.

Secara terpisah, Kepala Balai Gakkum Wilayah Sulawesi Dodi Kurniawan mengucap rasa syukur dan mengapresiasi atas kinerja dari tim operasi dan penyidik Seksi II Palu sehingga berkas P-21 bisa terbit.

“Ditetapkannya kepala desa sebagai tersangka dalam kasus perusakan mangrove ini menjadi pelajaran bagi pemangku jabatan agar tidak sewenang-wenang dalam menggunakan jabatannya sekaligus menjadi efek jera bagi orang-orang yang melakukan perusakan lingkungan hidup,” ujarnya.

Menurut keterangan ahli yang dihimpun oleh tim Gakkum, kerugian negara yang ditimbulkan dari pembabatan mangrove yang terjadi di Desa Sendana dengan luas sekitar 0,9 hektare tersebut berjumlah sekitar Rp6,9 miliar.

Dodi berjanji akan terus mengusut kasus ini sampai ke aktor-aktor intelektual yang terlibat dalam perusakan mangrove yang terjadi di Desa Sendana. (nsi)