Bank Tanah Dorong Reforma Agraria Lewat 1.550 Hektare Lahan di Sulteng

tvOnenews.com - Badan Bank Tanah menyatakan siap mendukung pengelolaan lahan eks-Hak Guna Usaha (HGU) di Sulawesi Tengah melalui program reforma agraria.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerjasama Usaha, Hakiki Sudrajat, saat bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.

Hakiki menjelaskan, Badan Bank Tanah tidak hanya berfungsi sebagai pengelola aset negara, tetapi juga berupaya mencari keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

“Masyarakat yang sudah menempati lahan akan tetap diperhatikan melalui program reforma agraria di atas HPL (Hak Pengelolaan) Badan Bank Tanah. Sementara pemerintah daerah tetap dapat memanfaatkan lahan yang sesuai untuk kepentingan umum,” kata Hakiki, Jumat (26/9/2025).

Badan Bank Tanah telah menyiapkan 1.550 hektare lahan di Lembah Napu, Poso, untuk pelaksanaan reforma agraria. Melalui program ini, penerima manfaat akan mendapatkan sertifikat hak pakai selama 10 tahun yang kemudian bisa ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik.

Hakiki menambahkan, pihaknya juga telah menyerahkan sertifikat hak pakai tahap pertama kepada 23 subjek reforma agraria di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat diterapkan pula di Sulawesi Tengah.

“Kami berharap dukungan dari Gubernur agar program ini dapat berjalan. Subjek dan ketentuan lainnya tetap mengacu pada arahan TORA gubernur dan pemerintah daerah agar kepastian hukum bagi masyarakat terjamin,” ujarnya.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menilai lahan eks-HGU di wilayahnya memiliki potensi besar untuk pembangunan. Ia menyebut, lahan yang dulunya kurang diminati kini justru banyak dicari karena keterbatasan ruang kelola tanah.

“Banyak masyarakat kita yang sudah lama tinggal di lahan eks-HGU. Pemerintah daerah ingin mereka tetap merasa aman dan memiliki kepastian. Karena itu, kerja sama dengan Bank Tanah diharapkan bisa menghadirkan solusi yang adil,” kata Anwar.

Dalam audiensi yang juga dihadiri perwakilan masyarakat dari Lembah Napu itu, Anwar menegaskan bahwa kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah harus berjalan beriringan.

“Kalau sesama negara, kita pasti bisa duduk bersama. Dengan komunikasi yang baik, semua pihak bisa tenang, masyarakat tidak perlu khawatir, dan pembangunan tetap berjalan,” ucapnya.