Praktek Tambang Emas Ilegal Makin Marak Di Kabupaten Bolmong Selatan

Bolmong Selatan, Sulawesi Utara -.Keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang berada di sejumlah lokasi tepatnya di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, akhir-akhir ini semakin memprihatinkan bahkan terus menjadi sorotan.

Pasalnya aktivitas tambang emas ilegal ini, mengakibatkan hampir sebagian besar lingkungan hidup dan ekosistem yang ada di lokasi PETI ini rusak parah, apalagi dengan penggunaan belasan alat berat di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) tanpa izin resmi ini, telah menunjukkan ketidakpedulian terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. 

Rahmat Mokoginta, salah satu aktivis lingkungan Bolaang Mongondow Raya (BMR), dimana seharusnya dengan adanya praktek tambang Ilegal seperti ini, baik pemerintah setempat dan aparat kepolisian harus bertindak tegas, bukan sebaliknya hanya membiarkan dan semata-mata berlindung demi kebutuhan hidup masyarakat yang ada.

"Seharusnya dengan adanya aktivitas Tambang ilegal seperti ini, pihak kepolisian harus bertindak dan tidak hanya diam," ujar Rahmat, Selasa (10/6/2025).

Kendati kondisi hutan memprihatinkan akibat adanya praktek pertambangan emas Ilegal, ironisnya sampai saat ini tidak ada tindakan secara maksimal yang dilakukan dari dinas terkait seperti pemerintah daerah, provinsi maupun aparat kepolisian Polres Bolaang Mongondow Selatan.

"Saya berharap agar pemerintah daerah terutama APH, baik ditingkat pusat dan daerah, khususnya Kapolri dan Kapolda Sulawesi Utara untuk menindak tegas para pelaku tambang emas Ilegal bersama para oknum yang diduga turut serta terlibat bermain di PETI serta tidak terkesan pilih kasih,” tandasnya.

Baca Juga

IMA: PR Hilirisasi Bukan Lagi Smelter, Tapi Perkuat Manufaktur Serap Produk Tambang

Apalagi menurut pemerhati lingkungan ini, sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Lingkungan Hidup (LH) baru saja menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait upaya penanganan kualitas lingkungan hidup di Indonesia, sehingga ini merupakan bukti komitmen pemerintah pusat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup namun justru diabaikan.

(rfk/asm)