Memprihatinkan SDN 95 Campagaya, Belajar di Tenda dan Masjid Akibat Sengketa Lahan

Namun, Darwis menegaskan bahwa untuk melakukan rehabilitasi atau pembangunan sarana prasarana, status lahan harus jelas. Hal ini menjadi tantangan yang saat ini tengah dicari solusinya.

"Ini yang jadi kendala, untuk melaksanakan rehabilitasi, status lahan sekolah tersebut harus jelas, karena ini menyangkut anggaran negara," tegasnya.

Darwis juga menjelaskan bahwa persoalan lahan bukan merupakan kewenangan Dinas Pendidikan, melainkan berada di bawah tanggung jawab Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).  

“Kami di Dinas Pendidikan hanya sebagai pengguna. Persoalan lahan ini sudah kami serahkan ke Bidang Aset untuk diproses lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku. Data-data terkait lahan tersebut juga sudah kami serahkan,” ungkapnya.  

Darwis mengaku prihatin dengan kondisi siswa yang harus belajar dalam keterbatasan. Ia berharap proses penyelesaian masalah ini dapat segera menemukan titik terang agar anak-anak di SDN 95 Campagaya bisa menikmati fasilitas pendidikan yang lebih layak.  

“Kasihan anak-anak di sana, proses belajar mengajar tetap berjalan, tetapi tentu tidak maksimal seperti yang kita harapkan. Kami berharap proses ini segera selesai agar mereka bisa belajar dengan nyaman,” tutupnya.  

Pemerintah daerah dan pihak terkait terus berupaya menyelesaikan sengketa lahan ini demi menjamin hak pendidikan anak-anak di SDN 95 Campagaya. Bukan justru mengulur waktu atau berlama lama melakukan tindakan yang susah berjalan 3 tahun lebih tidak ada penyelesaian yang kongkret.

(itg/asm)