Walhi Nilai Minim Agenda Penyelamatan Lingkungan pada Debat Pertama Cagub Sulsel

Makassar, tvOnenews.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan menilai bahwa dalam debat calon gubernur dan wakil gubernur minim agenda penyelamatan lingkungan. Debat perdana yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan ini berlangsung pada tanggal 28 oktober 2024 .
 
Arfiandi Anas, Kepala Divisi Hukum dan Politik Hijau Walhi Sulsel melihat dalam visi misi yang disampaikan oleh kedua kandidat gubernur tidak menyentuh soal lingkungan hidup sebagai aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan sulawesi selatan.

“Pasangan nomor urut 1 visi misinya menyebutkan aspek ekologi namun tidak muncul dalam penjelas bagaimana  bentuk misi pada setiap jawaban poin misi yang akan dijalankan dan Pasangan nomor urut 2 dalam visi misinya tidak menyentuh soal lingkungan hidup sebagai aspek penting yang diperhatikan dalam pembangunan," kata Arfiandi.

Selain itu, pada pembahasan tema pemberantasan kemiskinan, pasangan nomor urut 2 menganggap masalah kemiskinan hanya membutuhkan koordinasi antar pemangku kepentingan, seperti bupati, wali kota dan dunia usaha. Padahal dalam faktanya di lapangan bahwa dunia pemerintah daerah dan para pebisnis tidak mampu mensejahterakan masyarakat sekitar, seperti yang terjadi di Luwu Utara dan Luwu Timur.

“Ditengah banyaknya pembukaan aktivitas ekstraktif pertembangan dan HGU perkebunan skala besar yang justru tidak menyerap tenaga kerja yang banyak, merampas tanah petani dan alih fungsi hutan menjadi konsesi tambang secara besar-besaran di Sulawesi Selatan telah menimbulkan kemiskinan di wilayah - wilayah tersebut, contoh nyatanya daerah Luwu Raya 2 dari 4 kabupaten kota yakni Kab. Luwu dan Luwu Utara masuk dalam 5 besar kabupaten kota termiskin di Sulawesi Selatan berdasarkan data BPS 2024” Katanya.

Selain itu para calon juga tidak menyinggung soal pesisir dan pulau-pulau kecil, dimana wilayah Sulawesi Selatan memiliki ribuan pulau-pulau kecil dan memiliki salah satu garis pantai terpanjang di indonesia yang juga menjadi pihak yang sangat penting untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan oleh gubernur yang akan terpilih nanti.

“Keadaan nelayan dan perempuan pesisir dan pulau-pulau kecil seperti pesisir Makassar dan Takalar makin menderita karena layanan pemerintah yang minim dan  ditambah lagi proyek reklamasi pesisir dan tambang pasir laut membuat kemiskinan semakin dirasakan akibat akses sumber daya ekonomi mereka menjadi rusak”, katanya

Baca Juga

Membedah Risiko Liputan Lingkungan, FGD IJTI Sulsel Jadi Ruang Diskusi Jurnalis