Diduga Korupsi Dana Pengadaan Lapangan Tenis Meja Wakil Ketua DPRD Sulbar dan Sekwan Dilaporkan di Kejari Mamuju

Mamuju, tvOnenews.com - Penggiat anti korupsi Sulawesi Barat melaporkan dugaan korupsi dana pengadaan lapangan tenis meja yang diperuntukkan untuk Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), sebesar 120 juta rupah, di Kejari Mamuju, Senin (3/6/2024).

"Dugaan korupsi yang saya laporkan ini di Kejari Mamuju merupkan proyek tahun anggaran 2022 lalu yang melekat di Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Sulbar," ungkap penggiat anti korupsi,  Muhaimin Faisal usai melaporkan Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim, Hamsih Sekwan DPRD Sulbar, dan Sekdis Dinas Pendidikan Pemprov Sulbar, Saparuddin. 

Muhaiman Faisal, menambahkan, total anggaran untuk pengadaan lapangan tenis meja yang diduga ada tindak pidana korupsi tersebut nilainya sebesar 200 juta rupiah. Anggaran tersebut berasal dari dana aspirasi Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim.

"Dana pengadaan lapangan tenis meja yang diperuntukan oleh PTMSI tersebut diolah langsung pihak Dispora Sulbar. Pembelian lapangan tenis meja tersebut tanpa menggunakan E Katalog," jelas Muhaimin Faisal pada wartawan. 

Lebih jauh, Muhaimin Faisal, menjelaskan, Sekwan DPRD Sulbar, Hamsih, yang dilaporkannya tersebut pada saat terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kadis Pemuda dan Olahraga Sulbar, dan Saripuddin sebagai Sekdis Dispora Sulbar. 

"Kedua pejabat di Dikpora tersebut kini sudah menempati jabatan baru. Namun keduanya masih harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pada saat menjabat di Dikpora Sulbar," tuturnya. 

Pada saat pelapor memasukan laporannya di PTSP Kejari Mamuju, pelapor memasukan secara resmi lengkap dengan sejumlah bukti. 

"Dengan saya masukan laporan tersebut di PTSP Kejari Mamuju, saya berharap agar penyidik menindak lanjuti laporan tersebut," ujarnya.

Kasi Intel Kejari Mamuju, Baharuddin, yang ditemui wartawan usai menerima laporan, penggiat anti korupsi, membenarkan adanya laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Abd Rahim, Sekwan DPRD Sulbar, Hamzih dan Sekretaris Dinas Pendidikan Sulbar Sapruddin. 

"Kami saat ini masih menunggu petunjuk Kajari. Yang pasti laporan tersebut akan diatensi oleh pihak penyidik kalau sudah ada disposisi Kajari," janji Baharuddin pada wartawan.

(gki/asm)