Ribuan Warga Demo di Kantor Bupati Konsel, Buntut Penundaan Pelantikan 96 Kades

Konawe Selatan, tvOnenews.com - Ribuan warga menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Konawe Selatan (Konsel), Jumat (3/5/2024), pagi. Mereka menuntut agar 96 kepala desa (Kades) terpilih segera dilantik. 

Diketahui, Pilkades Konsel digelar serentak pada 24 September 2023 lalu. Jadwal pelantikannya diagendakan pada 30 April 2024 namun proses pelantikan ditunda oleh Bupati Konsel, Surunuddin dengan alasan adanya Surat Kemendagri terkait penundaan pelantikan calon Kades terpilih. 

Kades dan ribuan simpatisan yang tak terima pun meluapkan kekecewaan dengan cara menggelar aksi unjuk rasa depan Kantor Bupati Konsel. Mereka mendesak Bupati Surunuddin agar memperjuangkan hak-hak Kades terpilih dan segera melakukan pelantikan. 

Dari pantauan di lokasi, ribuan massa iring-iringan mendatangi Kantor Bupati Konsel. Selain melakukan orasi, mereka juga membawa baleho berisi desakan pelantikan kades terpilih di Konsel. 

"Ini adalah tanggungjawab pak Bupati Konsel segera lantik 96 Kades terpilih sesuai jadwal yang telah ditentukan," ujar salah satu pendemo, Sulwan dalam orasinya.

Dengan adanya penundaan pelantikan itu, massa pun menduga terdapat rekayasa dan kepentingan politik hingga mengorbankan kepala desa terpilih.

"Kami duga ini ada tendensi rekayasa yang sangat tinggi dan telah dipolitisisasi," pungkasnya.

Sementara itu Bupati Konsel, Surunuddin yang menemui massa mengatakan pihaknya telah siap melantik hanya saja karena adanya surat kemendagri maka ia pun tak dapat berbuat banyak.

"Sebenarnya saya sudah siap melantik hanya saja ada surat dari Dirjen Kemendagri. Surat pertama itu sudah menyetujui bahkan langsung diminta melaporkan, tetapi ada lagi surat kedua yang meminta penundaan termasuk untuk memperpanjang kepala desa yang ada," bebernya.

"Inilah yang tidak bisa saya lakukan karena menyangkut kerawanan daerah," pungkas Bupati.

Meski belum mendapat kepastian jadwal pelantikan, namun ribuan massa ini berjanji akan terus mengawal bahkan akan kembali melakukan aksi jika belum ada intruksi terkait pelantikan. (emr/frd)