Rektor Unhas Sebut Petisi "Menyelamatkan Demokrasi" oleh Guru Besar Tidak Wakili Kampus

Makassar, tvOnenews.com - Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Jamaluddin Jompa, sampaikan petisi "Menyelamatkan Demokrasi" yang disuarakan oleh beberapa guru besar Unhas tidak mewakili Unhas sebagai institusi.

"Adanya flyer yang mengatasnamakan Guru Besar dan Dosen Unhas untuk mengajak menyampaikan keprihatinan "Menyelamatkan Demokrasi", tidak mewakili Unhas sebagaii nstitusi," terang Rektor Unhas, Prof Jamaluddin Jompa, di dalam maklumatnya, Sabtu (3/2/2024).

Isi maklumat tersebut hanyalah salah satu dari sekian poinn, dalam poin lainnya Rektor Unhas menggingatkan agar situasi kondusif di internal kampus 'merah' tetap terjaga jelang hari pencoblosan.

"Maklumat itu kemarin, imbauan untuk internal Unhas, untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan," tegas Prof Jamaluddin Jompa.

Prof Jamaluddin juga menegaskan, perbedaan pilihan harusnya menjadi sarana mempererat tali persaudaraan dalam menjaga kebhinekaan.

"Semua sangat normatif dalam tanda kutip, dalam perbedaan kita harus menjaga dan menghormati perbedaan. Saling menghargai perbedaan pilihan itu sangat biasa," jelas Prof Jamaluddin Jompa.

Untuk itu, Dosen ahli biologi dan ekologi kelautan ini mengimbau civitas akademika Unhas mampu berperan aktif dalam menjaga pemilu damai yang kondusif.

"Kita sangat mengharapkan bahwa kampus menjadi salah satu contoh kelompok masyarakat yang mendorong Pemilu damai yang penuh kekeluargaan," imbuh Prof Jamaluddin Jompa.

Dirinya juga mengatakan agar civitas akademika di Unhas tidak menyebarkan hal-hal berupa hoax. Seperti halnya yang belum terverifikasi kebenarannya.

Adapun isi dari maklumat itu, sebagai berikut:

"Menyimak kontestasi politik yang semakin panas dengan eskalasi yang semakin mengkhawatirkan,

terutama debat dan pertentangan mengenai pilihan calon presiden, maka saya selaku Rektor Unhas

menyampaikan secara tegas kepada semua sivitas akademika di lingkungan Universitas

Hasanuddin agar:

1. Harus aktif menjaga situasi dan kondisi termasuk ikut memperbaiki suasana perbincangan agar tidak mengarah ke hal-hal yang provokatif dan intimidatif.

2. Kebebasan berpendapat kita hargai dan junjung tinggi sebagai amanat konstitusi, tapi pilihan politik yang beragam juga harus dihormati dan dihargai.