Unjuk Rasa Ricuh, Guru Honorer di Buton Selatan Desak Pj Bupati Batalkan Hasil SKTT

Buton Selatan, tvOnenews.com - Puluhan guru honorer mendesak Pj Bupati Buton Selatan, La Ode Budiman, membatalkan hasil Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) untuk pengangkatan ASN guru yang dinilai sarat kecurangan. Mereka juga meminta Presiden Jokowi dan Menteri Pendidikan turun tangan mengevaluasi sistim seleksi penerimaan ASN jalur PPPK di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara.

"Ada temuan kami data-data guru yang masa magangnya baru 1 tahun, 1 tahun lebih sudah ikut seleksi dan lulus padahal dalam aturannya harus minimal 3 tahun, jadi kami meminta Panselda untuk membatalkan SKTT karena kami anggap penilaiannya tidak obyektif dan tidak transparan, bahkan saat kami tanya siapa pengujinya mereka tidak mau sebutkan katanya ini rahasia," ungkap Indriyani, salah satu guru honorer yang ikut dalam unjuk rasa.

Tuntutan ini disampaikan saat puluhan guru honorer berunjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan Buton Selatan, Selasa (16/1/2024) yang berlangsung ricuh. Puluhan pengunjuk rasa nyaris bentrok dengan aparat.

Kericuhan terjadi di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan. Massa pengunjuk rasa terlibat aksi saling dorong dengan aparat hingga nyaris terjadi jotos. Kericuhan juga dipicu puluhan guru honorer yang kecewa tidak dapat bertemu Kadis Pendidikan karena diduga sengaja menghindari bertemu pengunjuk rasa. 

Massa kemudian berupaya menyegel pintu kantor menggunakan balok kayu namun dihalangi aparat. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama.

Massa aksi menuding puluhan guru honorer yang tidak memenuhi syarat sengaja diloloskan dengan mendongkrak nilai SKTT, akibatnya sebanyak kurang lebih 80 guru honorer yang sudah mengabdi sebagai guru honorer hingga 12 tahun tidak lolos meski memenuhi syarat penilaian.

Dalam unjuk rasa tersebut massa menuntut Pj Bupati Buton Selatan, La Ode Budiman membatalkan nilai SKTT yang sudah diumumkan. Guru honorer juga meminta Presiden Jokowi mengevaluasi sistim penerimaan ASN jalur PPPK di daerah khususnya Buton selatan yang selama tiga tahun terakhir selalu diwarnai kecurangan.