Tersangka Pemalsuan Sertifikat Datangi Kemenko Polhukam, Minta Perlindungan Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Tersangka kasus pemalsuan sertifikat tanah Anny Anna Maria bersama kuasa hukumnya Upe Taufani Mokoagow mendatangi Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat pada Kamis (22/6/2023). 

Langkah tersebut ditempuh untuk menindaklanjuti surat yang sebelumnya telah pihaknya kirim ihwal permohonan perlindungan hukum atas dugaan ketidakprofesionalan penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam penetapan kliennya sebagai tersangka. 

Anny ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, 21 Juni 2022 atas laporan yang dibuat oleh Iwan Kurniawan Hamid.

"Maksud kedatangan kami menindaklanjuti surat yang sudah kami juga kirimkan ke Bareskrim terkait perlindungan penanganan penyidikan Polrestabes Makassar terhadap Anny yang dijadikan tersangka," ucap Upe kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam pada Kamis, 22 Juni 2023.

Ia pun meminta agar Polrestabes Makassar bertindak profesional dalam memproses laporan dugaan tindak pidana. Menurut Upe, penetapan kliennya sebagai tersangka terlalu prematur. 

"Menurut kami penetapan tersangka itu terlalu prematur karena ada pelapor melaporkan Anny dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang memberikan keterangan palsu dan pemalsuan. Yang dilaporkan sertifikat hak milik Anny yang pertama terbit tahun 1964," ucap dia.

Dengan bermacam cara, dia melanjutkan ada pihak yang bermohon agar sertifikat tersebut dibatalkan atas dasar warga negara asing (WNA) tidak berhak mendapatkan sertifikat hak milik (SHM).

"Agraria Makassar waktu itu melakukan pembatalan, tapi sepihak. Kemudian berapa kali peralihan, di atas lahan itu sudah terbit atas nama Lukas (lewat kuasa hukumnya). Nah Lukas melaporkan bu anny terkait Pasal 263, karena dia duga sertifikat atas nama Anny palsu padahal di BPN online masih on," ucapnya.

Upe menegaskan ada tiga poin dasar pertimbangan di dalam putusan Pengadian Tinggi Makassar, yakni orang tua Anny merupakan WNI, pembatalan agraria pada 1963 dinyatakan perbuatan melawan hukum, serta dinyatakan bahwa di dalam suatu objek ada dua sertifikat. 

Sesuai edaran Mahkamah Agung dan jurisprudensi, menurut Upe, maka sertifikat yang pertama kali muncul itu kekuatan hukumnya lebih kuat dibandingkan yang muncul belakangan.

Ia juga menilai ada keganjilan dalam penetapan kliennya sebagai tersangka.