Makassar Tuan Rumah Seminar Nasional Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27

Makassar, tvOnenews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjadi tuan rumah kegiatan nasional Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) yang ke-27. Bertajuk 'Refleksi 27 Tahun Otonomi Daerah dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul' di Hotel Four Points, Kamis (13/4/2023).

"Kapasitas tiap daerah berbeda, sehingga tidak bisa kita menjadikan parameter secara umum bagaimana suatu kualitas otonomi daerah," ujar Dirjen Otonomi Daerah RI Akmal Malik. 

Seminar ini diikuti langsung oleh seluruh jajaran OPD lingkup Pemkot Makassar, BUMD, BUMN, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar serta stakeholder terkait yang hadir secara luring berjumlah sekitar 300 orang.

Secara virtual, hadir Sekda Provinsi se-Indonesia, Kepala Badan Litbang se-Indonesia, Kepala Biro Pemkot se-Indonesia berjumlah kurang lebih 700 orang. 

Dirjen Otonomi Daerah RI Akmal Malik, dalam seminar ini menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas daerah melalui inovasi. Kata dia, setiap daerah memiliki kualitas otonomi berbeda yang dapat dibangun lewat inovasi. 

Di seminar ini, Pemkot Makassar menghadirkan beberapa narasumber seminar nasional Luring antara lain Wali Kota Bogor Bima Arya, Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, Lukman Said, dan Guru Besar Fisipol Unhas Profesor Armin. 

Baca Juga

Segel Satu Tempat di Semifinal Swiss Open 2026, Amri/Nita Beberkan Kunci Keberhasilan Taklukan Adnan/Indah di Perempat Final

Lanjut Akmal Malik, dalam peningkatan kapasitas otonomi daerah tentunya perlu dukungan kelembagaan yang baik. Dalam hal ini, Akmal malik menekankan penguatan kinerja SDM. 

"Juga tentang bagaimana kelembagaan yang ada di suatu daerah mendukung suatu aktivitas daerah," ungkapnya. 

Untuk itu, Akmal Malik meminta Pemkot dan DPRD untuk berkolaborasi menghadirkan kesejahteraan dan pelayanan publik yang baik untuk daerah. 

"Bagaimana kuatnya SDM aparatur yang ada untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat," tambahnya. 

Tentunya kita berharap kapasitas daerah itu akan terlihat dari seberapa berkualitas pelayanan publik yang pada akhirnya menjadi instrumen yang baik untuk menghadirkan kepuasan masyarakat.(mnr/chm)