Meski demikian, Adjie menekankan rekrutmen tenaga PJLP yang memang diperlukan untuk menunjang kinerja aparat pemerintah dalam menata Jakarta lebih baik, harus dilakukan secara transparan dan adil.
"Rekrutmen tenaga PJLP ini pun harus dilakukan secara fair dan transparan sehingga peluang ini betul-betul tepat sasaran sesuai dengan kategori yang dibutuhkan," katanya.
Sebelumnya, Heru Budi Hartono menyampaikan bahwa pembatasan usia PJLP 56 tahun itu mengacu kepada Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Dalam aturan itu, usia pekerja dikunci sampai 56 tahun.
Dalam membuat Kepgub PJLP itu, ungkapnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sembarang menetapkan batasan usianya, namun mengacu kepada UU Ketenagakerjaan tersebut.
"Sebelumnya memang tidak diatur berapa usia maksimal. Tapi, dalam perjanjian kontrak, rata-rata SKPD membatasi usianya 55 tahun. Ini, saya naikkan jadi 56 tahun," katanya. (ags/ebs)
Load more