Seperti diberitakan sebelumnya, Agenda Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyambangi setiap fraksi mendapatkan masukan dari anggota legislatif. Heru dinilai kurang cakap dalam menjalin komunikasi sehingga menimbulkan beberapa kegaduhan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memberi masukan kepada Heru untuk segera memperbaiki kecakapan dalam berkomunikasi dengan masyarakat atau pun anggota legislatif.
Terutama ada dua catatan dari PDIP terkait kecakapan komunikasi Heru yang berdampak pada masalah sosialisasi batas maksimal usia pegawai Penyediaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), dan juga perubahan slogan DKI Jakarta.
“Yang menjadi kegelisahan Fraksi PDIP soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif lemah sehingga kebijakan yang dimunculkan Pak Pj menimbulkan kegaduhan,” jelas Gembong di ruang Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, pada Senin (19/12/2022).
“Pertama soal PJLP, walaupun tujuan Pak Pj adalah sesuai dengan aturan yang ada sesuai dengan Undang-undang, namun ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa, ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan ibaratnya. Kami Fraksi PDIP menilai kebijakan Pak Pj dalam hal ini sangat minus, bukan sekadar minus,” lanjut Gembong.
Kemudian Gembong pun mengeluhkan pihaknya menjadi bulan-bulanan media lantaran keputusan Heru mengganti slogan DKI Jakarta tanpa pemberitahuan.
“Ke depan Pak Pj menggerakkan seluruh potensi SKPD untuk bekerja sama bahu-membahu apa yang disampaikan Pj harus mampu diterjemahkan oleh SKPD. Itu yang paling utama, karena Pak Pj kan tugasnya untuk membuat kebijakan, operasionalnya kan adalah di SKPD,” ujar dia. (ags/ebs)
Load more