GNPR Besok Bakal Gelar Aksi Reuni 411 di Monas dan Sekitar Istana Presiden

Jakarta - Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) bakal mengelar aksi Reuni 411 yang direncanakan berlangsung di kawasan Monas dan Istana Presiden pada Jumat (4/11/2022). 

Dari pernyataan rilis yang diterima tim Tvonenews.com, pihak GNPR bakal menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur dari jabatannya. 

Hal itu disampaikan oleh tokoh aksi Reuni 411, Habib Muhammad bin Husein Alatas melalui keterangan rilisnya. 

"Bahwa GNPR bersama seluruh elemen masyarakat akan bersama-sama mengadakan aksi damai, monumental, konstitusional dan dilindungi UU AKBAR 411 yang insyaa Allah akan dilaksanakan pada hari Jum’at 4 November 2022 M (9 Rabiul Akhir 1444 H)," ungkapnya dalam keterangan rilisnya, Jakarta, Kamis (3/11/2022).

Berikut poin penyampaian GNPR dalam Aksi Reuni 411 yang bakal berlangsung : 

Pertama : Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu membahu melaksanakan hak check & balance 
terhadap jalannya pemerintahan melalui antara lain aksi turun ke jalan sebagai konsekuensi negara berdemokrasi sesuai amanat konsitusi yang tertuang dalam Pasal 21 Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948 yang telah 
diratifikasi oleh UU No 39/1999 bahwa setiap orang berhak untuk turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri dan kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. 

Kedua : Bahwa Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 jelas menegaskan dan menjamin hak rakyat dan masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 

Ketiga : Bahwa GNPR dan rakyat telah beberapa kali turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat atas berbagai kebijakan dan keadaan yang ditimbulkan oleh pemerintah yang harus segera dibenahi dan diperbaiki untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik namun seluruh aspirasi tersebut tidak pernah digubris dan diindahkan. Maka dari itu kami berpendapat dan meyakini bahwa hal ini dikarenakan gagalnya pemerintahan yang dikepalai oleh yang terhormat Presiden Joko Widodo dalam membawa kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik dalam 
kondisi saat ini. 

Keempat : Bahwa oleh karena itu kami menuntut Yang terhormat Presiden Joko Widodo dengan Legowo untuk mundur sesuai Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Politik dan Pemerintahan.

Kelima : Bahwa permintaan logis kami tersebut adalah suatu hal yang lumrah dalam kehidupan berdemokrasi dan dilindungi.