Dicueki Anies Baswedan, Momen Mahasiswa Coba Robohkan Pagar Balai Kota
- Tim tvOne/Rika Pangesti
Jakarta - Aksi demonstrasi menolak kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menggeser titik lokasi aksinya dari Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat. Kini, demonstran menyasar kantor Anies Baswedan, Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan.
Massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Timur itu merusak pintu masuk utama di depan Balai Kota. Mereka emosi lantaran tak satupun perwakilan Pemprov DKI maupun Anggota DPRD DKI yang datang menemui mereka. Padahal aksi sudah mereka lakukan sejak sore hingga hampir petang.
Mulanya, mereka berupaya menarik-narik pagar besi itu. Teralis-teralis besi juga sempat dirusak massa pendemo. Tetapi, upaya mereka menjebol pintu pagar itu tak membuahkan hasil. Gembok pagar balaikota nampaknya terlalu kokoh untuk dijebol.
Sebagian lain naik ke tembok pagar memancing anggota DPRD dan perwakilan Pemprov DKI untuk keluar menemui mereka. Tapi lagi-lagi upaya itu gagal.
Sementara barisan polisi sudah bersiaga dibalik pagar. Mereka membentuk pagar hidup bersiaga menghadapi massa pendemo yang boleh jadi sukses menjebol pagar.
Beruntung, upaya paksa kelompok mahasiswa itu tak menyulut emosi petugas yang bersiaga dibalik pagar.
Sebelumnya, Massa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Jakarta Timur menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Rabu (14/9/2022) sore.
Aksi demonstrasi itu dilakukan guna menuntut Anies menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dianggap menyengsarakan rakyat.
Dalam pernyataan sikapnya, Ketua PMII Jakarta Timur Farhan Nugraha mengaku kecewa tak ditemui perwakilan Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta.
"PMII Jakarta Timur sebagai kelompok kemahasiswaan menggugat keberpihakan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk menolak kenaikan BBM bersubsidi," ucapnya.
Adapun 4 tuntutan yang dibawa massa aksi tersebut;
1. Mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
2. Mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memangkas tarif moda transportasi publik TransJakarta 50-100 persen.
3. Mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat Jakarta.
4. Mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melibatkan partisipasi publik dalam upaya antisipasi dampak kenaikan harga BBM. (rpi/ebs)
Load more