News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Pemprov Kalimantan Barat Diduga Mencaplok Lahan Bersertifikat Milik Warga

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diduga mengambil lahan bersertifikat milik warga setempat.
Jumat, 20 Mei 2022 - 13:50 WIB
Pemprov Kalimantan Barat Diduga Mencaplok Lahan Bersertifikat Milik Warga
Sumber :
  • tim tvOne - Tut Wuri Handayani

Kalimantan Barat - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diduga mengambil lahan bersertifikat milik warga setempat. Salah satu warga pemilik lahan, H. Maris mengatakan, merasa tidak terima atas tindakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Provisi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) yang diduga telah mencaplok lahan bersertifikat miliknya, seluas 8.453 m2 dengan nomor SHM 08451 atas nama Anthony Lisandy, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya, pada tahun 2014.

Menurut H. Maris, pihaknya merasa telah dirugikan oleh ulah Pemprov Kalbar, kerena lahan yang telah dibelinya dari Anthony Lisandy tersebut, hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Apa yang dilakukan oleh pihak Pemprov Kalbar dengan mengatakan lahan tersebut merupakan aset Pemprov Kalbar itu tidak mendasar, mana sertifikatnya, biar sama-sama dibuktikan sertifikatnya. Jangan memasang papan plang dan menyatakan bahwa tanah tersebut milik negara tapi tidak jelas sertifikatnya," ucap H. Maris, Kamis (19/5/22).

H. Maris berharap, jika memang pihak Pemprov merasa bahwa lahan tersebut bukan merupakan aset Pemprov Kalbar, tolong papan palang nya dicabut dan lahannya dikembalikan. 

Ketua DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Burhanuddin Abdullah mengatakan, bahwa persoalan mafia tanah cukup besar di Kalimantan Barat dan harus menjadi agenda prioritas untuk diselesaikan oleh Satgas Mafia Tanah, yang sudah dibentuk oleh lembaga Kejaksaan dan pihak Kepolisian, karena tumbuh suburnya mafia tanah dapat merugikan masyarakat kecil. 

Terkait permasalahan lahan warga bersertifikat milik warga yang diduga dicaplok oleh Pemprov Kalbar tersebut merupakan produk dari BPN dan tidak boleh diganggu gugat, selain ada keputusan hukum. Burhanudin berencana, akan mengundang pihak Pemprov Kalbar, pihak BPN Kubu Raya dan pimilik lahan untuk melakukan diskusi, agar jelas permasalahannya. 

Saat hendak dikonfirmasi oleh tvonenews.com, Kepala Biro Pengelolaan Aset Provinsi Kalimantan Barat, Linda sedang tidak berada ditempat," terang salah satu pegawai yang sedang bertugas.(twh/mg1/chm)
 

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh aduan warga melalui aplikasi JAKI harus ditanggapi serius dan tidak dimanipulasi dengan foto Artificial Intelligence (AI).
Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Namun, tidak semua AC mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan. Pemilihan yang kurang tepat justru bisa memperburuk kondisi, seperti udara terlalu kering atau sirkulas

Trending

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa saat ini dirinya sedang menggodok program kredit angkot listrik yang bisa diikuti oleh para sopir angkot di Jawa Barat.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT