Bupati Masinton Pasaribu Ajukan RAPBD Tapteng 2026 Rp.1,207 Triliun

tvOnenews.com - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 bakal mengalami penurunan sebesar Rp 7 miliar.

“Ini adalah APBD pertama yang kami rumuskan sebagai implementasi visi dan misi. Penguatan modal dasar pembangunan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan inklusif,” kata Masinton Pasaribu pada rapat paripurna DPRD Tapteng, Senin (22/9/2025).

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian Ranperda tentang RAPBD Tapteng 2026 dipimpin Ketua DPRD, Ahmad Rivai Sibarani, didampingi Wakil Ketua, Disman Sihombing, dan dihadiri hampir seluruh anggota dewan.

Masinton Pasaribu menerangkan, tahun 2026 difokuskan untuk memperkuat fondasi dasar kesejahteraan masyarakat. Pemkab Tapteng mengutamakan pemerataan layanan kepada seluruh masyarakat.

Program prioritasnya, transformasi tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Kemudian, transformasi ekonomi menuju perekonomian daerah yang mandiri. Pengoptimalan potensi desa dalam mengembangkan potensi desa.

Ada juga pengentasan kemiskinan. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur layanan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

“Kualitas belanja daerah harus ditingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja. Setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata, belanja operasional yang tidak efisien dipangkas,” kata Masinton. 

Menurutnya, belanja daerah harus memberi manfaat, efisien menciptakan lapangan kerja. Memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Masinton Pasaribu mengatakan, APBD 2026 direncanakan sebesar Rp 1,207 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp 7,067 miliar atau 2,70% dari APBD 2025 sebesar Rp 1,240 triliun.

Pendapatan pada RAPBD 2026 sebesar Rp 1,2 triliun, menurun Rp 23,8 miliar, atau 1,87% dari APBD 2025 sebesar Rp 1,223 triliun.

Uraiannya, PAD 2026 ditargetkan sebesar Rp 112,3 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp 29,5 miliar, atau 35,64% dari tahun anggaran sebelumnya Rp 82,8 miliar.

“Kenaikan target PAD ini berasal dari pajak daerah sebesar Rp 16,8 miliar, retribusi daerah Rp 2,2 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 1,4 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp8,9 miliar,” kata Masinton.

Kemudian pendapatan transfer pada RAPBD 2026 ditargetkan sebesar Rp 1,06 triliun yang secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp 52,4 miliar atau 4,69% dari tahun sebelumnya Rp1,1 triliun.

Penurunan target pendapatan transfer ini bersumber dari berkurangnya dana alokasi khusus fisik sebesar Rp 24,5 miliar dan pendapatan bagi hasil dari provinsi sebesar Rp 27,8 miliar.

“Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2026 ditargetkan tetap sebesar Rp 23,3 miliar yang merupakan target pendapatan dana kapitasi JKN 2026,” katanya.

Masinton Pasaribu memaparkan, jumlah alokasi belanja pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp 1,1 triliun, berkurang sebesar Rp 29,9 miliar atau 2,44% dari APBD 2025 sebesar Rp 1,2 triliun.

Uraiannya, belanja operasi Rp 903 miliar. Secara keseluruhan bertambah sebesar Rp12,5 miliar atau 1,419% dari APBD 2025 Rp 890 miliar.

Belanja pegawai Rp 8,9 miliar dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 13,6 miliar. Belanja bunga Rp 688 juta dan belanja hibah Rp 6 miliar.

Belanja modal dialokasikan sebesar Rp 80,3 miliar berkurang Rp 43 miliar atau 34,87% dari APBD 2025 Rp 123,4 miliar.

Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp 3,3 miliar, berkurang Rp 1,3 miliar atau 29,03% dari APBD 2025 Rp 4,7 miliar.

Belanja transfer dialokasikan sebesar Rp 209 miliar, bertambah Rp1,8 miliar atau 0,90% dari APBD 2025 Rp 207,3 miliar.

Sedangkan pembiayaan daerah pada RAPBD Tapteng 2026, penerimaan pembiayaan direncanakan Rp 6,7 miliar atau berkurang 61,05% dari tahun 2025 sebesar Rp 17,3 miliar.

“Penerimaan pembiayaan ini merupakan perkiraan dari jumlah sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2025,” katanya.

Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 10,6 miliar, atau berkurang Rp 3,5 miliar dari tahun 2025 yang dianggarkan sebesar Rp 14,1 miliar.

“Pengeluaran pembiayaan ini adalah untuk pembayaran cicilan pokok utang pada PT SMI yang jatuh tempo di tahun anggaran 2026 sebesar Rp 10,6 miliar,” kata Masinton.(chm)