Wasekjen BPP HIPMI Bidang Pertanian Berharap Presiden Prabowo Beri Lahan HGU & HGB ke 1.000 Pengusaha Muda

tvOnenews.com - Kesenjangan ekonomi semakin curam di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Menuju 80 tahun Indonesia merdeka sudah 8 presiden yang memimpin negeri ini. Para pejabat tinggi negara, menteri, gubernur, wali kota dan bupati pun sudah silih berganti sesuai era atau periodenya. Namun konglomerat yang menguasai sumber daya alam dan jaringan ekonomi di Indonesia nyaris tidak berganti-ganti orangnya. Pertumbuhan jumlah pengusaha dan konglomerat baru juga terbilang lambat di Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu alat ukur usaha bertumbuh dan besar itu adalah seberapa besar aset produktif yang dimiliki oleh seorang pengusaha. 

“Dan aset produktif itu fondasi utamanya adalah Lahan, sekarang nyaris dalam kurun waktu 20 tahun terakhir tidak ada pengusaha muda baru yang kebagian izin lahan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), semua dikuasi oleh para konglomerasi itu-itu saja beserta lingkaran kecil anggota keluarganya. Fakta ini sangat tidak berkeadilan bagi Rakyat Indonesia," ujar penggagas HIPMI Agropreneur M Hadi Nainggolan.

Data ketimpangan ekonomi dalam pemberian izin lahan produktif juga sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

“Dari 55,9 juta hektare (lahan bersertifikat) itu, 48 persen dari 55,9 juta, katakanlah 56 juta, dari 48 persen itu hanya dimiliki, sekali lagi, baik HGU maupun HGB, hanya dimiliki oleh 60 keluarga di Indonesia," ujar Nusron di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7).

"Jadi dari 55,9 juta hektare, 48 persennya itu hanya, bukan dimiliki, salah-salah, hanya dikuasai, salah, maaf, hanya dikuasai, kalau miliknya masih milik negara, tapi hanya dikuasai oleh 60 keluarga di negara," tegasnya.

Pemberian izin lahan HGU, HGB dan termasuk konsesi Hutan sebaiknya harus di evaluasi total oleh Presiden Prabowo. Azas proporsional dan keadilan ekonomi sejatinya menjadi atensi khusus pemimpin tertinggi negara ini. 

“Kapan lagi para pengusaha muda baru Indonesia diberi ruang dan kebijakan yang berpihak untuk bisa memiliki ijin HGU, HGB dan konsesi hutan, kalau tidak ada dukungan kebijakan yang revolusioner untuk menciptakan keadilan ekonomi," tegas Hadi Nainggolan.