Warga Terdampak Jalan Tol Bakal Gelar Aksi Unjukrasa di BPN Sleman Bawa Bego hingga Aksi Teatrikal

tvOnenews.com - Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa jalan tol di wilayah Mlangi, Nogotirto Sleman hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan terkait ganti rugi lahan. Salah satunya disampaikan Forum Masyarakat Pejuang Keadilan (FMPK) Yogyakarta yang bakal menggelar aksi unjukrasa terkait ganti rugi pembebasan lahan.

Koordinator Forum Masyarakat Pejuang Keadilan (FMPK) Yogyakarta, Edi Hardiantomenyampaikan akan menggelar aksi di BPN Sleman dengan membawa bego dan aksi teatrikal gantung diri sebagai simbol matinya perasaan dan hati nurani pejabat pemerintahan khususnya  ATR BPN.

"Kami akan berencana aksi minggu depan jika sampai minggu ini tidak ada solusi dari pihak BPN Sleman. Rencana aksi kami akan melakukan aksi  mendatangi kantor BPN Sleman dan Kanwil serta Instansi terkait dengan membawa bego dan aksi gantung diri sebagai simbol matinya perasaan dan hati nurani pejabat pemerintahan khususnya  ATR BPN dlm membantu memberikan solusi," jelas Edi.

Edi mengungkapkan bahwa warga telah membantu pemerintah dalam pembanyunan proyek jalan tol, namun ganti rugi belum bisa dilakukan terkait adanya persoalan agunan ke bank tersebut.

"Kami warga benar-benar dibuat bingung dengan permasalahan yang sebenarnya bukan masalah dan kepentingan kami, belum lagi dalam pemecahan sertifikat tersebut akan muncul biaya lepas hak tanggungan yang nilainya puluhan juta, juga dibebankan ke kami selaku pemilik lahan tanpa ganti rugi dari pemerintah," jelas Edi.

Sementara salah satu warga terdampak, Budiono, yang merupakan pemilik lahan menyampaikan hingga saat ini masih kesulitan untuk mengurus administrasi terkait ganti rugi lahan. "Pada saat itu ada undangan sosialisasi bahwa lahan kami terdampak jalan tol,  kami sambut baik, saya tidak menolak dan mengijinkan. Akan tetapi dengan berjalannya waktu,  banyaknya aturan2 saklek di panitia jalan tol yang mengakibatkan kami sebagai masyarakat seoalh malah menjadi "tumbal" dan  panitia jalan tol tidak mau tahu permasalahan yg terjadi," ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa tanah yang terdampak tol seluas 100 meter persegi  sekitar 5 persen dari luas total yakni dua bidang lahan seluas 2.500 meter petsegi. Namun saat ini sertifikat tanah masih menjadi agunan di Bank UOB dan CIMB. 

"Nah pada saat pembayaran UGR,  LMAN mengharuskan, sertitikat di bawa ke LMAN untuk mendaparkan ganti rugi, kalau tidak,  pembayaran ganti rugi akan pakai cara konsinyasi dan diserahkan ke pengadilan," ungkap Budi.

Warga pun akhirnya berupaya untuk meminjam sertifikat tanah tersebut sebagai bukti kepemilikan namun dari pihak bank mengharuskan adanya jaminan pengganti senilai asset tersebut atau melunasinya.

"Tentunya sebagai masayarakat yang tidak berkepentingan dengan proyek ini SANGAT DIRUGIKAN dan sangat berat bagi kami untuk mencari dana sebesar itu untuk melunasi pinjaman bank seketika," jelas Budi.

Sumber :

• Istimewa

Pihaknya juga telah melankukan mediasi dengan bank dan BPN Sleman bahkan meminta ijin ke Kantor Pertanahan Sleman untuk memecah sertifikat tersebut secara mandiri. Namun upaya tersebut hingga kini belum juga belum terealisasi. 

"Pihak bank UOB sudah berkonsultasi ke notaris rekanan Bank dan jawabannya untuk proses sangat rumit dan memakan waktu sampai 3 tahun, sehingga bagian pemutus kredit dari bank UOB menolak untuk memakai cara ini dan meminta tetap harus ada jaminan pengganti selama sertifikat di pecah," jelas Budi.

Bahkan FMPK telah menemui pihak  OJK Yokyakarta untuk mempertanyakan OJK sebagai otoritas yang mengatur semua regulasi perbankan di Indonesia terkait peraturan baku dalam menangani permasalahan ini.

"Kami juga sempat berdiskusi dengan Bapak Jerry selaku perwakilan Kanwil Pertanahan yang mengurusi proyek Jalan Tol, karena Jalan tol sesi Jogja – YIA, penugasannya kepada Ka Kantah Sleman, Beliau hanya memediasi untuk melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Pertanahan Sleman," ujarnya.

"Jika tidak ada Solusi terbaik kami akan lakukan Aksi Unjukrasa untuk meminta pihak-pihak terkait bisa memberi solusi bukan membebani masyaralat terdampak jalan Tol," pungkas Budi.(chm)