Anggota DPR RI Yan Mandenas Minta Pemda di Papua Konsisten Alokasikan Dana Pendidikan Gratis dari Otsus

tvOnenews.com - Aspirasi para murid sekolah yang menginginkan pendidikan gratis di Papua dinilai sebagai suatu masukan yang baik kepada pemerintah. Hal ini disampaikan anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas, pada Selasa (18/2). Mandenas bahkan akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Bappenas dan kementerian terkait lainnya untuk merespons aspirasi para murid sekolah terkait pendidikan gratis di Papua.

Anggota Fraksi Gerindra DPR RI ini sebelumnya telah menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendidikan gratis tidak perlu dibenturkan. Mandenas menilai, dua program tersebut bisa berjalan bersama karena bersumber dari dua mata anggaran yang berbeda, dimana MBG dari APBN dan pendidikan gratis dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Menurut Mandenas, aspirasi perihal pendidikan gratis menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap alokasi dana Otsus Papua yang berjalan selama kurang lebih 23 tahun sampai saat ini, khususnya di bidang pendidikan. 

“Sebagai anggota DPR RI Dapil Papua, kita setuju dengan apa yang disampaikan para murid sekolah. Pada prinsipnya, permintaan ini akan kita koordinasikan dirapat kerja dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan meminta dukungan pimpinan DPR," jelas Mandenas.

Tujuannya lanjut Mandenas antara alokasi anggaran dan aturan pelaksanaan penggunaan dana pendidikan 30% yang diamanatkan dalam Pasal 34 UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) itu bisa memberikan proteksi kepada para murid sekolah orang asli Papua yang mengharapkan adanya subsidi pendidikan gratis.

Seperti diketahui sebelumnya dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e angka (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, disebutkan : “30% untuk belanja pendidikan.”

“Untuk porsi bagaimana pendidikan itu gratis, itulah yang akan dikoordinasikan antara DPR dan pemerintah, agar mendorong harapan para murid dan orang tua murid itu bisa terakomodir dalam dana Otsus di kabupaten/kota di Papua,” lanjut Mandenas menambahkan.