Bupati Manggarai Gusar! Beri Ancaman di Pembukaan Musrenbang Singgung Pemecatan 249 Nakes Gegara Demo

"Saya menyesalkan kalau ada unsur-unsur di dalam pemerintahan Kabupaten Manggarai ini yang memberi angin menyetujui tindakan-tindakan seperti itu. Pemerintahan model apa ini. Pegawai negeri model apa ini. Saya tidak paham. Kalau mau menjadi bagian di luar pemerintahan keluar saja. Tidak ada soal," tekan dia.

Menurutnya, pemerintahan yang solid ditandai dengan kesuaian antara perkataan dan tindakan di level stakeholder. 

Hal lain yang dikritisinya yakni tentang kedewasaan dalam arti tertentu pada birokrasi.

"Pemerintahan ini butuh soliditas. Butuh soliditas tetapi kita tetap ada dalam satu aturan yang sama. Kita tetap dalam semangat menegakkan aturan bukan untuk kepentingan politik sesaat kemudian kita harus berantem di dalam berkelahi di dalam membela sana-sini meskipun kita tahu apa yang kita bela ada di luar garis," sambung Heri.

"Bapak Ibu sekalian, bapak ibu tentu tahu apa yang terjadi di dalam 2 minggu terakhir. Dan saya tetap dalam posisi melepas 249 nakes saya dalam posisi itu," tegas Heribertus Nabit disambut tepuk tangan para hadirin di Aula Manggarai Convention Center (MCC) Ruteng.

Stop manuver

Lebih lanjut Bupati Nabit memberi ancaman serius kepada jajarannya supaya tak boleh bermanuver di dalam pemerintahan yang dipimpinnya.

"Karena itu saya ingatkan sekali lagi unsur-unsur yang masih mau menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Manggarai berhenti bermanuver saya ingatkan sekali lagi berhenti bermanuver. Dalam posisi apapun Anda apapun posisimu berhenti bermanuver Mari kita dalam satu jalur yang sama untuk menegakkan aturan," cetusnya.

Seperti diberitakan, 249 nakes mendatangi kantor DPRD Manggarai untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait nasib mereka.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi A, para nakes meminta kenaikkan gaji dari jumlah yang mereka terima selama ini Rp400.000 dan Rp600.000 oer bulan.

Ratusan nakes yang mengabdi selama belasan tahun itu meminta difasilitasi oleh DPRD agar mereka diangkat menjadi ASN tanpa tes dalam formasi PPPK tahun 2024.(jku/muu)