Syahrial Nasution Dapat Dukungan Buruh Migran di Hongkong

Jakarta, tvOnenews.com - Tidak hanya di tanah air, Partai Demokrat juga mengerahkan kader utamanya untuk meraup suara di luar negeri. Setelah beberapa waktu lalu menyasar negeri jiran Malaysia, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution merangsek ke Hongkong untuk memenangkan Pemilu 2024.

Syahrial Nasution yang juga caleg DPR RI dapil DKI Jakarta 2 dimana Luar Negeri termasuk wilayahnya selain Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, telah menemui ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersama tim relawan Barisan Menang SN Hongkong. 

"Saya sempat menemui seorang ibu yang telantar menjadi gelandangan selama lima bulan di daerah Mong Kok dan kini tinggal di sebuah shelter (penampungan) di Causeway Bay Hongkong. Ibu asal Jawa Timur tersebut ditemukan sesama PMI dan atas jasa baik seorang dermawan Hongkong, beliau ditampung secara cuma-cuma dengan layak," papar Syahrial.

Syahrial siap menanggung biaya pemulangan ibu Warsiti, PMI yang sudah habis masa kontraknya sejak enam bulan lalu itu. Karena kondisi mentalnya sangat terpukul akibat proses pemulangan ke Indonesia dipersulit. 

"Ibu Warsiti diminta kembali datang ke imigrasi di KJRI tanggal 9 Februari bulan depan. Semoga tidak bertele-tele. Karena saya siap menjamin biaya pemulangannya. Orang yang awalnya tidak bermasalah jadi bermasalah akibat overstay kan kasihan. Ini hanya satu dari ribuan kasus serupa yang banyak menimpa PMI kita," tegas Syahrial.

Syahrial juga menemui dan menyapa ratusan PMI di Yuen Long, daerah pinggiran Hongkong. Selain meminta dukungan, banyak aspirasi yang dititipkan serta berharap Partai Demokrat ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024. 

Baca Juga

Tambah Skuad Lokal, Malaysia Tanpa 7 Pemain Naturalisasi di Laga Pamungkas Kualifikasi Piala Asia 2027 Kontra Vietnam

Sebab, banyak WNI belum menerima surat suara melalui Pos. Sementara batas waktu pencoblosan hanya sampai 11 Februari 2024 untuk Hongkong. Sedangkan TPS yang dibuka di KJRI Hongkong pada 13 Februari 2024 kuotanya hanya untuk 2.000 orang.

"Belum lagi sosialisasi cara mencoblos tidak merata. Banyak sekali ditemukan PMI yang belum memahami cara mencoblos kertas suara untuk kertas pemilihan legislatif," ujar Syahrial. (ebs)