Pastikan Warga Terdampak Banjir di Nunukan Ditangani, BNPB Turun Langsung ke Lokasi

Nunukan, tvOnenews.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turun langsung meninjau lokasi banjir yang terjadi di Nunukan untuk memastikan penanganan warga yang terdampak banjir.

"Pertama, kita hadir dan melihat langsung. Selain memberikan bantuan kita juga memberikan pendampingan. Bantuan yang diberikan sebesar Rp 750 juta uang tunai untuk operasional, serta logistik dan peralatan," ujar Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Jarwansah, Kamis (28/09/2023). 

Kata Jarwansyah, kedatangan BNPB di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan juga bertujuan untuk memastikan penanganan warga yang terdampak banjir. Berdasarkan, pantauan langsung di lapangan dapat dipastikan pertolongan telah dilakukan. Mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan air bersih, pelayanan kesehatan, hunian, sandang dan pangan.

BNPB mengapresiasi langkah cepat Pemkab Nunukan dan instansi terkait atas penanganan banjir yang terdampak pada 11 kecamatan di Nunukan. Selain itu, respon cepat dari kementerian dan lembaga yang bergerak menangani banjir yang terjadi. 

 Kondisi terkini wilayah terdampak banjir di Sembakung, Nunukan, Kalimantan Utara, Jumat (29/9/2023)

Jarwansyah melanjutkan, masyarakat yang terdampak banjir baginya perlu mendapatkan perhatian kepada kelompok rentan. Diantaranya, lanjut usia, ibu hamil, disabilitas yang harus tertangani dengan baik. Selain itu, pemulihan untuk sarana pemerintah.

"Yang pasti kita hadir untuk penanganan bencana banjir kepada masyarakat segera tertangani. Upaya Kaji cepat Pemkab Nunukan juga sudah melakukan," ungkapnya.

Menurutnya terkait keinginan relokasi warga yang berada di wilayah paling terdampak banjir telah diupayakan. Sebab, dibutuhkan komunikasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Selanjutnya, Pemkab Nunukan harus menyediakan persyaratan yang dibutuhkan. Agar proses relokasi dapat segera dilaksanakan.

"Untuk relokasi saya sudah komunikasi dengan bupati dan kementerian lembaga. PUPR, Kemendagri agar proses relokasi disegerakan. Alhamdulillah, lahan sudah ada, tinggal administrasi dengan kementerian ATR/BPR agar relokasi segera. Dan syaratnya, masyarakat harus berkenaan tinggal disana. Fasilitas sosial dan umum harus terpenuhi. Secepatnya, Pemkab harus siapkan permohonan dan DED (Detail Engineering Design). Dan siapa yang akan direlokasi harus by name by address," rincinya. (zgr/frd)