Status Karhutla Di Kotawaringin Timur Dinaikan Menjadi Tanggap Darurat Bencana Karhutla

Kotawaringin Timur, tvOnenews.com - Akibat semakin maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah setempat akhirnya menaikan status dari siaga menjadi tanggap darurat bencana karhutla. Status ini berlaku selama 14 hari, sejak tanggal 12 hingga 25 September 2023.

Penetapan status ini merupakan hasil rapat koordinasi jajaran Pemkab Kotim bersama stakeholder terkait, antara lain BMKG, TNI, POLRI, dan Manggala Agni. 

"Setelah menyimak pendapat dab laporan dari beberapa instansi terkait, baik tentang kondisi karhutla marak terjadi dan prakiraan cuaca serta sebaran hotspot, maka hari ini kami memutuskan mulai besok kami menaikan status menjadi tanggap darurat bencana karhutla selama 14 hari," kata Bupati Kotim Halikinnor yang memimpin rapat koordinasi di ruang Pusdalops BPBD Kotim, Senin (11/9/2023). 

Dalam rapat tersebut terungkap jika  kondisi karhutla di Kotim kian mengkhawatirkan. Dan parahnya, wilayah yang terbakar justru banyak terjadi di wilayah perkotaan dan kawasan permukiman warga. 

Disamping itu, hasil prakiraan dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kotim menyatakan bahwa terjadi peningkatan hotspot atau titik panas di wilayah Kotim, ditambah potensi turunnya hujan masih sangat kecil selama 10-30 hari kedepan dan kalau pun ada intensitasnya sangat rendah. 

Sehingga, kemungkinan karhutla membesar masih cukup tinggi. Ada beberapa indikator itu lah, pihaknya sepakat untuk menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla selama 14 hari. 

Baca Juga

Polres Bengkalis Tetapkan Tersangka Kasus Perambahan Kawasan Hutan

"Nanti setelah 14 hari akan kami evaluasi kembali, apakah kondisi kotim masih seperti ini, jika ia maka akan kami perpanjang," imbuhnya. 

Untuk pengaturan jumlah personel dan jadwal yang turun ke lapangan akan diatur oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim. Orang nomor satu di Kotim ini mengingatkan agar pengaturan jadwal dan jumlah personel harus efektif dan menyesuaikan dengan jumlah peralatan dan armada yang digunakan. 

"Jangan sampai tangkinya cuma 2 dan suplai air 3 tapi personel yang turun sampai 100 orang, nanti malah banyak yang duduk-duduk saja, ini tidak benar dan mesti diperhitungkan sesuai kebutuhan. Makanya ini saya serahkan ke BPBD untuk diatur betul-betul jadwalnya secara bergantian supaya efektif," ujarnya.